Ratusan Guru Honor di Kaltim Menanti Kejelasan Nasib

Per Januari, pengelolaan sekolah setingkat SLTA dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

Jumat, 19 Agus 2016 11:33 WIB

Ilustrasi foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Balikpapan– Pemerintah Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur mempertanyakan nasib guru honor setelah pengelolaan sekolah setingkat SLTA dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikkan Kota Samarinda Nuryadin mengatakan, hingga kini belum ada petunjuk dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat soal nasib guru honor. Kata dia, di Samarinda ada seratusan guru honor setingkat SLTA yang kini menanti kejelasan nasib mereka.

“Sementara belum ada keputusan. Nah dari kota/kabupaten juga ini (guru honor) juga mau diapakan,” kata Nuryadin, Jumat (19/8/2016).

Muryadin menambahkan, sesuai aturan, per Januari 2016 mendatang, seluruh sekolah setingkat SLTA menjadi tanggungjawab Provinsi. Ini kata dia sesuai Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

“Mari kita tunggu menjelang deadlinenya. Kan Januari, Desember itu pasti sudah keliatan seperti apa, apakah harus ke Provinsi atau tetap di Kabupaten atau kota.”

Senada, Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Muhaimin berharap Pemprov Kalimantan Timur ikut memperhatikan nasib guru honor termasuk staff atau tenaga bantu. Apalagi di Kota Balikpapan jumlahnya mencapai seratusan.

Dia berharap, sebelum Desember nasib ataupun status guru honor sudah jelas, “kalau tetap diserahkan ke Pemerintah Kota dan Kabupaten akan memberatkan APBD,” kata Muhaimin.

Editor: Malika

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.