Puluhan Desa di Rembang Tak Punya Pemimpin

DPRD Rembang, Jawa Tengah meminta Pemkab Rembang mempercepat Pemilihan Kepala Desa di 47 Desa.

Sabtu, 27 Agus 2016 22:05 WIB

Gapura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. (Foto: KBR/ Musyafa)



KBR, Rembang - DPRD Rembang, Jawa Tengah meminta Pemkab Rembang mempercepat Pemilihan Kepala Desa di 47 Desa. Pasalnya, menurut anggota Komisi A DPRD Rembang Gatot Paeran, molornya pemilihan ini menyebabkan kekosongan pimpinan di tingkat desa. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya perangkat desa yang kosong.

Gatot mencontohkan, salah satu desa di Kecamatan Kragan hanya memiliki satu petugas perangkat desa. Ia khawatir, hal ini akan menghambat pembangunan desa. Apalagi, kata dia, desa mengelola dana yang cukup besar.

"Menurut aturan sesuai dengan pelaksanaannya kan memang telat Pilkades ini. Yang paling memprihatinkan di desa Karanganyar Kecamatan Kragan, Kadesnya nggak ada, perangkatnya juga sangat minim. Hanya ada satu, sehingga pincang," jelasnya kepada KBR, Sabtu (27/8/2016).

Baca juga:

Sementara Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyatakan, masih perlu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sebelum menggelar Pilkades serentak. Selain masalah pengamanan, pihaknya juga harus membahas sejumlah pasal yang dinilai rawan sebagai bahan pengesahan Peraturan Bupati.

"Ada pasal–pasal yang perlu dicermati bersama, karena berpotensi terjadi konflik. Misalnya ketika terjadi suara calon sama, Peraturan pemerintah bunyinya dimenangkan dari calon yang basisnya paling banyak. Lha itu kan perlu penjabaran lebih tajam," ungkapnya.

Kendati demikian, Hafidz memastikan Pilkades serentak akan berlangsung tahun ini. Ia memperkirakan pemilihan akan berlangsung pada akhir Oktober 2016.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.