Program BPJS Bagi Nelayan di Cilacap Gagal

Dari 14 ribuan nelayan di Cilacap tidak ada satu pun yang mengikuti program asuransi tenaga kerja khusus nelayan.

Senin, 15 Agus 2016 09:42 WIB

Ilustrasi nelayan. Foto: kkp.go.id


KBR, Cilacap– Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyebut, dari 14 ribuan nelayan di Cilacap tidak ada satu pun yang mengikuti program asuransi tenaga kerja atau BPJS untuk nelayan.


Sekretaris HNSI Kabupaten Cilacap, Teuku Iskandar Muda mengatakan, kesadaran nelayan untuk membayar premi masih rendah. Menurutnya, hal ini dipicu oleh sistem kerja Anak Buah Kapal (ABK) yang tidak menetap di satu kapal milik perusahaan tertentu. Akibatnya, perusahaan tidak pernah mengurusi pembayaran premi ABK.

Padahal, Presiden Joko Widodo pada Juni 2015, telah memberikan dana stimulan asuransi BPJS kepada 10 ribu nelayan di Cilacap.

"Semua dari masing-masing kelompok tidak ada yang meneruskan program tersebut. kendala di lapangan, kalau sekarang kapal berangkat, ABK di bulan ini ikut kapal A, namun di bulan berikutnya kemungkinan ABK tersebut bisa ikut kapal B. Jadi susahnya di situ. Di samping itu, tahun lalu ada program stimulan BPJS, programnya Pak Jokowi itu, ada kendala soalnya BPJS itu pembayarannya auto-debet," jelasnya.

Teuku Iskandar Muda menambahkan pembayaran auto-debet (pemotongan langsung dari rekening) BPJS ketenagakerjaan yang mengharuskan  tiap nelayan memiliki nomor rekening. Padahal, hampir seluruh nelayan tidak ada yang memiliki rekening.

Menurutnya, tahun ini pemerintah kembali berencana memberikan dana stimulan asuransi tenaga kerja kepada 12 ribu nelayan Cilacap. Stimulan ini akan diberikan selama satu tahun. Dia berharap stimulan ini akan membuat nelayan rutin membayar premi.

Baca juga: 11 ABK Kapal Pisang VI Tak Terima Asuransi Kecelakaan Nelayan


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing