Pengembangan Bandara Internasional di Nunukan Tertunda, Ini Alasannya

Pengembangan Bandara Internasional di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terganjal pembebasan lahan.

Sabtu, 13 Agus 2016 20:51 WIB

Kepala Bandara Nunukan, Nurul Anwar memperlihatkan rencana pengembangan Bandara Nunukan menjadi Bandara Internasional. (Foto: KBR/ Adhima Sukotjo)

KBR, Nunukan – Pengembangan Bandara Internasional di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terganjal pembebasan lahan. Ini lantaran defisit anggaran pemerintah kabupaten pada 2016. Sehingga pembebasan lahan seluas lima hektar yang ditargetkan rampung tahun ini, tak kunjung dicapai.

Padahal, menurut Kepala Bandara Nunukan, Nurul Anwar, pengembangan bandara internasional membutuhkan lahan hingga lebih dari 80 hektar. Sedang kini, sebagai bandara pengumpan total lahan seluas 35 hektar.

"Kami hanya bisa menentkan luasan untuk pengembangan, sekian luasan. Mengenai nilainya nanti kebutuhannya dari Pemda. Kalau pemda terlalu berat dengan defisit ini, pembebasannya nanti sharing. Pemda tingkat 2 Nunukan berapa statusnya , provinsi berapa, selebihnya kami lempar ke APBN," ujar Nurul Anwar di Nunukan, Sabtu (13/8/2016).

Itu sebab Nurul Anwar menyarakankan pemerintah kabupaten untuk membatalkan MoU atau nota kesepahaman penyediaan lahan untuk pengembangan bandara. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bisa ikut menganggarkan pembebasan lahan tersebut.

Kepala Bandara Nunukan inipun menambahkan, dengan status sebagai Bandara Internasional, nantinya bandara di Nunukan bisa melayani pesawat dengan rute Malaysia maupun Brunei Darussalam. Kabupaten Nunukan, merupakan pintu gerbang tenaga kerja Indonesia yang akan menuju ke Malaysia maupun Brunei Darussalam.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.