Pemangkasan Transfer Daerah, Pemkot Balikpapan Cari Pinjaman

Akibat pemangkasan dana transfer daerah, Pemerintah Kota dan Kabupaten kini kebingungan harus membiayai proyek maupun kegiatan, termasuk gaji pegawai.

Rabu, 31 Agus 2016 11:47 WIB

Ilustrasi. Pembangunan di pedesaan. Foto: Kemendagri

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Balikpapan– Pemerintah Kota Balikpapan berencana meminjam dana dari pihak ketiga untuk membiayai pembangunan di Kota Balikpapan. Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’uda langkah ini dilakukan menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas dana transfer daerah. Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini diketahui defisit hingga Rp 1,5 triliun.

Menurut Rahmad, defisit anggaran bukan hanya dialami kota dan kabupaten di Kalimantan Timur tapi merata di seluruh Indonesia. Kata dia, seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten kini kebingungan harus membiayai proyek maupun kegiatan, termasuk gaji pegawai.  Akibatnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia mulai mencari dana pinjaman kepada pihak ketiga agar pembangunan tetap berjalan.

Selain mencari pinjaman, pemerintah daerah juga melakukan penghematan dengan memangkas anggaran, dan menunda sejumlah proyek.

“Lalu dengan kondisi defisit keuangan seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota, termasuk kota-kota besar, Bandung, Surabaya, itu sekarang memangkas semua kegiatannya, bayangkan. Bahkan Ibu Risma (Wali Kota Surabaya) mencari pinjaman Rp 150 m iliar untuk membayar gaji pegawai bulan depan,” kata Rahmad Mas’ud, Rabu (31/08)

Rahmad menambahkan saat ini pihaknya sedang menghitung kebutuhan dan potensi untung rugi jika meminjam dana pada pihak ketiga. Dana itu akan digunakan khususnya untuk membiayai pembangunan stadion Balikpapan dan Balikpapan Islamic Center yang harus rampung tahun ini karena merupakan proyek multiyears. 

“Kemungkinan dua proyek besar itu tidak mendapat bantuan dana dari Pemerintah Provinsi yang mengalami defisit,” tutupnya.

Editor: Malika

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.