Ilustrasi. Gula. Foto: Antara


KBR,  Jombang- Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengingatkan Pemerintah tidak melakukan impor gula. Alasannya, impor saat ini sudah melebihi kebutuhan gula dalam negeri. Bahkan berpotensi bocor mencapai 600 ribu ton.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPN APTRI, Soemitro Samadikoen, usai menggelar pertemuan dengan beberapa APTRI di Jombang, Senin (15/8/16).  Kata dia, Kebutuhan impor gula nasional sebenarnya hanya berkisar 350 ribu ton. Namun kuota impor gula yang dilakukan sekarang kini sudah melebihi dari  kebutuhan itu.

Soemitro menambahkan, pihaknya mendengar adanya ijin impor yang dikeluarkan Pemerintah pada tahun 2016 ini mencapai 1,126 juta ton dan kini sudah keluar sekitar 500 ribu ton.

“Ada potensi kelebihan 600 ribu ton masuk ke pasaran menjadi gula konsumsi yang bakal merugikan petani,” kata Soemitro, Senin (15/8/2016).  Belum lagi, kata dia,  ada potensi masuknya gula dari Malaysia lewat jalur illegal.

Soemitro membeberkan, kebutuhan gula secara nasional sekitar 2, 75 juta ton sedangkan produksi gula nasional telah mencapai 2,4 juta ton. Jika pemerintah terus membuka kran import yang melebihi kebutuhan maka akan merugikan petani. APTRI menyesalkan kebijakan pemerintah yang cenderung tertutup terkait masalah impor gula.

“Gula ravinasi kebutuhannya paling sekitar 2,4 sampai 2,6 juta, alokasi ijin yang diberikan pada ravinasi 3,2 juta ton. Di sana ada potensi kelebihan 600 ribu ton. Seperti tahun-tahun lalu berpotensi masuk ke pasar konsumsi.”

Dia melanjutkan, “Sesuai dengan surat Menteri Perdagangan mestinya mereka yang melanggar itu harus diberi sanksi kalau perlu dicabut ijinnya.”

Soemitro Samadikoen menegaskan harga lelang gula milik petani sudah jatuh Rp 3.500.

“Dari harga sebelumnya Rp14 ribu kini menjadi Rp 11.500. Artinya ada potensi pendapatan petani berkurang atau merugi hingga mencapai Rp 12 juta per hektarnya atau per 4 ton.”  

APTRI, kata Soemitro berencana menyampaikan masalah impor gula mentah ini kepada Presiden Joko Widodo.

Editor: Malika

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!