Sejumlah siswa kelas I tengah mengikuti kegiatan belajar di SDN Galunggung I Tasikmalaya Jawa Barat. Sekolah ini sudah menerapkan sistem Full Day School (sekolah sepanjang hari) meneruskan program berbasis internasional sejak 2007. (Foto: ANTARA)



KBR, Kupang - Sejumlah daerah menyatakan tidak siap melaksanakan kegiatan sekolah sehari penuh (Full Day School), jika wacana itu disepakati menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Di Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Provinsi NTT Sinun Petrus Manuk mengatakan kondisi sekolah-sekolah di NTT sulit menerapkan sistem Full Day School.

Petrus meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kembali rencana itu.

"Kondisi kita rasanya masih sulit, tapi apakah nanti secara terbatas, perwakilan dulu, ya kita tunggu. Mungkin secara keseluruhan belum (bisa). Tetapi barangkali kita secara bertahap. Saya rasa ada kesulitan, tapi itu mungkin perlu kajian dulu di Jakarta. Kita juga butuh masukan masyarakat," kata Sinun Petrus Manuk di Kupang Jumat, (12/8/2016).

"Kita butuh rujukan regulasi. Kalau memang ada aturan baru tentang berbagai implementasi progam peningkatan mutu atau untuk membuka aksesibilitas pendidikan ya kita pasti patuh. Tapi kita tunggu, karena ini masih prematur untuk menyampaikan pernyataan," kata Petrus.

Ketua Komisi bidang Pendidian DPRD NTT Winston Rondo minta Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengkaji rencana Full Day School untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Winston meminta Menteri Muhadjir mempertimbangkan dan mempersiapkan kondisi sekolah-sekolah di Indonesia lebih dulu sebelum mewacanakan Full Day School. Karena Indonesia tidak hanya di Jakarta, Bandung dan Surabaya, tetapi negeri dengan berpulau-pulau.

"Supaya tidak terkesan ganti menteri ganti kebijakan seenaknya," kata Winston.

Bondowoso

Di Bondowoso, Bupati Amin Said Husni menilai sistem Full Day School tidak bisa diterapkan secara nasional.

Amin Said Husni mengatakan Full Day School harus selektif dan tidak bisa diterapkan di semua sekolah. Alasannya, sarana dan prasarana di setiap sekolah tidak sama.

"Sebaiknya tidak diterapkan secara nasional. Apalagi pembentukan karakter tidak hanya di sekolah. Sebaiknya dikaji ulang dengan penerapan terbatas," kata Amin Said Husni kepada KBR, Rabu (10/8/2016).

Menurut Amin, pembentukan karakter anak tak selalu harus di sekolah. Untuk itulah Pemkab Bondowoso sebelumnya telah menggagas Pendidikan 24 (P24) yang mengedepankan pembentukan karakter disemua lingkungan.

"Menurut saya, sekarang lebih penting menyiapkan lingkungan sosial anak agar juga berfungsi sebagai tempat belajar. Tak harus di sekolah," kata Amin.

Wacana Full Day School juga mendapat penolakan dari sejumlah orang tua murid. Salah seorang wali murid di SD-MI At-Taqwa Bondowoso, Aryani tak setuju jika anaknya harus sehari penuh berada di sekolah.

"Anak zaman sekarang terlalu sibuk belajar, kasihan mereka. Pagi sekolah, sore masih ada les, belum lagi mengaji dan ekstrakulikuler. Kasihan sekali kalau wacana itu jadi dijalankan,” ujarnya.

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!