Calhaj Ilegal, Kemenag Nunukan Telusuri Keterlibatan Warganya

Kementerian Agama Kabupaten Nunukan kesulitan mencari data warganya yang masuk daftar jemaah calon haji ilegal melalui Filipina, karena kebanyakan pihak keluarga enggan melapor ke pemerintah daerah.

Kamis, 25 Agus 2016 17:32 WIB

Ilustrasi: Jemaah calon haji di Jambi. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Nunukan - Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih menelusuri data warga Pulau Sebatik, Nunukan yang ditangkap imigrasi Filipina karena berangkat haji secara ilegal. Juru bicara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Sayid Abdullah mengatakan, sebelumnya ada informasi 30 orang ditahan di Filipina, namun hingga saat ini yang positif ditahan berjumlah 11 orang.

"Untuk data yang tertahan itu 30, tapi untuk yang travel pertama itu saya kurang tahu juga. Ndak sampai kayaknya 30. Tapi setelah saya lakukan penelusuran di beberapa kecamatan , Sebatik, Sebayik Barat, Sebatik Induk dan Sebatik Utara sama Sebatik Timur, yang positif 11," ujar Sayid Abdullah di Nunukan, Kamis (25/8/2016).

Juru bicara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan ini menambahkan, pemerintah daerah juga masih menelusuri kabar adanya warga Nunukan yang berhasil lolos berangkat haji meski melalui jalur ilegal dari Filipina. Sayid mengaku kesulitan mencari data, karena kebanyakan keluarga jemaah calon haji enggan melapor ke pemerintah daerah.

Baca juga:

Saat ini penyidik kepolisian tengah memverifikasi 185 WNI jemaah calon haji di Filipina. Kapolri Tito Karnavian mengoreksi jumlah warga Indonesia yang ditangkap imigrasi Filipina terkait kasus keberangkatan haji lewat jalur ilegal. Sebelumnya, Kemenlu menyebut WNI yang ditahan berjumlah 177 orang. Setelah verifikasi rampung, kata Tito, WNI akan segera dipulangkan.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.