Buruh Migran Tak Lagi Nikmati Pelayanan Penuh Program Poros Perbatasan Nunukan

Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan (LTSP) di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tak lagi melayani penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi Pemerintah Malaysia.

Rabu, 31 Agus 2016 15:07 WIB

ilustrasi: Poster protes aksi menuntut hak-hak Tenaga Kerja Indonesia. (Foto: Antara)



KBR, Nunukan - Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan (LTSP) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tak lagi melayani penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi Pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Hal ini lantaran banyaknya pemangkasan anggaran program oleh pemerintah. Sekretaris Tim Program LTSP Perbatasan Edy Sujarwo menjelaskan, kini pihaknya hanya memberikan pelayanan bagi TKI yang akan berangkat ke Malaysia.

"Kami buat skala prioritas bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri kami berikan pembekalan lengkap. Anggaran kami ini ini Rp8 miliar, sudah dipotong tiga kali. Terakhir yang mau dihemat Rp1,8 miliar, " ujar Edy Sujarwo di Nunukan, Rabu (31/8/2016).

Pemotongan anggaran ini membuat Program LTSP hanya sanggup melakukan pendataan TKI yang dideportasi  dari Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Selanjutnya, pemulangan akan dilakukan jasa penyalur TKI ataupun keluarga.

Baca juga:

Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada pertengahan Februari lalu, program LTSP telah melayani hampir 3.000 TKI yang dideportasi dari Malaysia. Pelayanan itu berupa penampungan dan pembekalan selama lima.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.