Buruh Migran Tak Lagi Nikmati Pelayanan Penuh Program Poros Perbatasan Nunukan

Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan (LTSP) di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tak lagi melayani penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi Pemerintah Malaysia.

Rabu, 31 Agus 2016 15:07 WIB

ilustrasi: Poster protes aksi menuntut hak-hak Tenaga Kerja Indonesia. (Foto: Antara)



KBR, Nunukan - Program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan (LTSP) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tak lagi melayani penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi Pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Hal ini lantaran banyaknya pemangkasan anggaran program oleh pemerintah. Sekretaris Tim Program LTSP Perbatasan Edy Sujarwo menjelaskan, kini pihaknya hanya memberikan pelayanan bagi TKI yang akan berangkat ke Malaysia.

"Kami buat skala prioritas bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri kami berikan pembekalan lengkap. Anggaran kami ini ini Rp8 miliar, sudah dipotong tiga kali. Terakhir yang mau dihemat Rp1,8 miliar, " ujar Edy Sujarwo di Nunukan, Rabu (31/8/2016).

Pemotongan anggaran ini membuat Program LTSP hanya sanggup melakukan pendataan TKI yang dideportasi  dari Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Selanjutnya, pemulangan akan dilakukan jasa penyalur TKI ataupun keluarga.

Baca juga:

Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada pertengahan Februari lalu, program LTSP telah melayani hampir 3.000 TKI yang dideportasi dari Malaysia. Pelayanan itu berupa penampungan dan pembekalan selama lima.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta