Bupati Jombang Ancam Pecat Bawahan yang Sunat Dana Bedah Rumah

“Itu sudah saya minta kepada Dinas PU Cipta Karya untuk segera melakukan pengusutan melalui Inspektorat, di situlah memang nanti kita lihat"

Senin, 15 Agus 2016 19:35 WIB

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandok. (Foto: KBR/Muji L.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jombang– Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, berjanji bakal menindak tegas aparat Desa yang terbukti melakukan pemotongan dana program bedah rumah untuk warga miskin di wilayahnya. Bupati telah meminta Dinas terkait mengusut kasus yang diduga melibatkan panitia program dari Kementerian Perumahan Rakyat di tingkat Desa ini.

Menurut Nyono, saat ini timnya di lapangan sudah mulai menganalisa. Jika terbukti bawahannya terlibat dalam kasus pemotongan tersebut, maka dia tidak segan-segan akan memecat.

“Itu sudah saya minta kepada Dinas PU Cipta Karya untuk segera melakukan pengusutan melalui Inspektorat, di situlah memang nanti kita lihat, kalau memang ada temuan bahwa itu ada pemotongan dan lain sebagainya bahkan kalau nanti dikembalikan itu akan jadi masalah bagi aparatur Desa. Saya tidak segan-segan juga, tapi sampai hari ini masih dilakukan komunikasi," tegas Nyono Suharli, Senin (15/08/16).

Sebelumnya, dana program bedah rumah untuk warga miskin diduga dipotong.  Di antaranya diduga  terjadi di Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, dengan  sekira 28 warga miskin penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat dari kemenpera yang mengeluhkan pemotongan.  Sedianya, warga miskin mendapatkan anggaran Rp. 10 juta untuk program itu. Namun,  kenyataannya mereka hanya menerima Rp. 8,5 – 9 juta. Sehingga diduga terjadi pemotongan sebesar Rp. 1,5 juta dengan dalih untuk biaya administrasi.

Akibat pemotongan itu, Sejumlah penerima program  bedah rumah mengaku proses pembangunan rumah mereka hingga kini masih terbengkalai karena kekurangan dana. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.