Bekas Pecandu Narkoba Sulit Akses Pekerjaan Formal

"Tidak ada masyarakat sosial dan sektor formal yang mau menerima mereka."

Rabu, 24 Agus 2016 13:50 WIB

Ilustrasi. (Foto: KBR)



KBR, Malang - Bekas pecandu narkoba di Malang Jawa Timur kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Setelah terbebas dari kecanduan narkoba, kebanyakan dari mereka hanya bisa bekerja di sektor nonformal. Sementara mereka juga masih menghadapi godaan menjadi kurir dan penjual narkoba.

Kondisi itu disampaikan Koordinator Lapangan Yayasan Sadar Hati Nurul Dwi Hidayat, di Kota Malang Jawa Timur. Yayasan Sadar Hati sudah 13 tahun berkecimpung di bidang pendampingan korban narkoba dan HIV/AIDS.

Nurul Dwi berharap para pengusaha mau terlibat menampung para bekas pecandu narkoba. Dia khawatir setelah terbebas dari kecanduan narkoba mereka tak produktif lagi dan rawan kembali menggunakan narkoba.

Nurul mengatakan sebetulnya para bekas pecandu narkoba banyak yang memiliki berbagai keahlian dan keterampilan seperti membuat kaos, kerajinan kayu dan lain-lain.

Nurul mengatakan selama ini tak ada lembaga atau perusahaan swasta yang peduli dan mempekerjakan mereka. Bahkan sejumlah pengusaha memecat pekerja yang ketahuan pernah menjadi penyintas narkoba.

"Tidak ada masyarakat sosial dan sektor formal yang mau menerima mereka. Ini jadi kendala besar. Teman yang sudah pulih rata-rata menjadi juru parkir, tak ada sektor yang menjanjikan untuk mereka," kata Nurul Dwi.

Yayasan Sadar Hati menjangkau sekitar 500-an pecandu narkoba di Malang, Jawa Timur. Mereka menjalani terapi dan pengobatan untuk menghentikan ketergantungan narkoba. Secara perlahan-lahan mereka diharapkan bebas dari narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Nurul mengatakan sejauh ini baru sekitar 10 persen korban yang ditangani Yayasan Sadar Hati bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain memberikan pekerjaan baru yang jauh dengan narkoba, mereka harus dijauhkan dari kelompok pergaulan yang menjerumuskan penggunaan narkoba.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.