Banyak Perompakan, Nelayan Cirebon Akan Ngadu ke KKP Besok

Ada sekitar 150 kapal nelayan dan seratusan lebih kapal nelayan Cirebon yang menjadi perompakan di wilayah perairan Lampung.

Senin, 22 Agus 2016 09:38 WIB

Asisten Ketua SNI Cirebon Muhamad Rosyid (Tengah) dan salah satu nelayan rajungan korban perompakan, Nambri (kanan). Foto: Frans Mokalu/KBR

KBR, Cirebon- Ratusan nelayan dari Cirebon, Karawang dan Tegal berencana mendatangi kantor Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, besok, Selasa (23 Agustus 2016). Asisten Ketua Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cirebon, Muhamad Rosyid mengatakan, kedatangan mereka untuk melaporkan maraknya perompakan di berbagai wilayah Indonesia.

“Semalam kami sudah bertemu dengan perwakilan dari nelayan di Karawang. Ada lebih dari sepuluh bus yang akan berangkat," jelasnya Minggu (21/08/2016).

"Para perompak sekarang lebih berani lagi. Kemarin mereka melakukan perompakan di Perairan lampung, sekarang sudah berani masuk hingga wilayah Karawang," imbuhnya.

Muhamad Rosyid menambahkan ada sekitar 150 kapal nelayan dan seratusan lebih kapal nelayan Cirebon yang menjadi perompakan di wilayah perairan Lampung. Padahal kata dia, pihaknya sudah melapor ke Polsek, Polres dan Polairud dan Polda Lampung.

“Dari sepuluh kapal yang berangkat melaut, Sembilan diantaranya menjadi korban perompakan. Walaupaun sudah melaporkan permasalahan ini ke petugas yang berwajib, namun masih belum ada perkembangan yang menggembirakan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pejabat Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Cirebon, Wisono mengaku sudah menerima keluhan dari sejumlah nelayan terkait perompakan ini. Ia berharap aparat segera mengambil tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Setelah mendapatkan laporan, kami sudah sampaikan aduan tersebut ke Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kita berharap petugas mengambil tindakan tegas atas permasalahan ini," jelas Wisono.

Berita lain: Kivlan Zein: Ada Kelompok Perunding Lain Tawarkan Uang Tebusan

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.