Balikpapan Batal Hapus 'Biaya Uang Gedung' di Sekolah Swasta

Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini sudah berjanji kepada orang tua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri, dan beralih ke sekolah swasta, maka uang gedung akan ditanggung pemerintah.

Selasa, 23 Agus 2016 11:59 WIB

Ilustrasi siswa baru SD. (Foto: ANTARA)



KBR, Balikpapan – Rencana Pemerintah Kota Balikpapan menanggung uang gedung bagi siswa baru yang tidak diterima di sekolah negeri terancam batal akibat defisit anggaran.

Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan tidak bisa berharap banyak melihat kondisi keuangan daerah yang defisit mencapai ratusan miliar tahun ini.

Kendati begitu, kata Muhaimin, pemerintah tetap mengajukan dana sebesar Rp8 miliar dalam APBD Perubahan Balikpapan untuk biaya uang gedung siswa baru yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Intinya kan kondisi kita lagi defisit, kita lagi coba formulasinya dengan tim anggaran Pemerintah Kota. Tapi kita tetap usulkan itu karena memang sudah janji kita. Untuk sekolah swasta, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, uang gedungnya akan ditanggung Pemerintah Kota," kata Muhaimin, Selasa (22/6/2016).

Muhaimin menambahkan, Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini sudah berjanji kepada orang tua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri, dan beralih ke sekolah swasta, maka uang gedung akan ditanggung pemerintah.

Hanya saja kondisi keuangan daerah yang defisit membuat janji itu sulit dipenuhi.

Selain itu Dinas Pendidikan Kota Balikpapan juga masih menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait, pengelolaan sekolah setingkat SLTA yang tak lagi berada di bawah tanggungjawab pemerintah kota dan kabupaten tahun ini.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.