APBD Defisit, Pemkot Balikpapan Tunda Pembayaran Proyek

Pemkot Balikpapan sudah berkoordinasi dengan BPK terkait rencana ini.

Senin, 22 Agus 2016 10:21 WIB

Ilustrasi APBD. Foto: Antara


KBR, Balikpapan– Pemerintah Kota Balikpapan akan menunda pembayaran sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Balikpapan 2016 menyusul defisit anggaran yang mencapai Rp300 miliar. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendata proyek-proyek yang akan ditunda pembayarannya. 

Menurutnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait rencana ini.

“Ya lagi kita inventarisir gitu ya, dan hari ini kita konsultasi ke BPK untuk memperjelas mekanisme dan aturannnya. Proyek tetap jalan, Cuma kan begini seperti yang saya katakan inikan lagi defisit kira-kira kita menghitu7ng hingga Rp 300 miliar,” kata Rizal Effendi, Senin (22/08).

Rizal Effendi menambahkan tidak memiliki pilihan lain selain menunda pembayaran proyek, meski akan menyulitkan pihak kontraktor. Pembayaran, kata dia, akan dilunasi ketika keuangan daerah sudah membaik.

Pemerintah Kota Balikpapan mengalami defisit APBD 2016 sebesar Rp300 miliar akibat pemangkasan dana bagi hasil yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut, juga dialami pemerintah kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur.

Berita lain:

Editor: Sasmito 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.