Anggota Perpusatakaan Jalanan Dipukul, LBH Bandung: Itu Langgar Hak Publik

Diduga pelaku pemukulan adalah oknum tentara

Senin, 22 Agus 2016 18:33 WIB

Kegiatan perpustakaan jalanan di Bandung (Foto: Arie Nugraha/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Bandung- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menyebut dugaan pemukulan oleh tentara terhadap anggota Perpustakaan Jalanan Bandung akhir pekan lalu, dianggap melanggar hak berkumpul warga negara.

Menurut anggota LBH Bandung, Riefqi Zulfikar, pihaknya masih memastikan pelaku pemukulan sebelum mengajukan langkah lanjutan, seperti gugatan hukum.

"Kita kan sampai sekarang masih menelusuri dulu siapa yang melakukan ini. Ketika pelanggarnya sudah ada justru kita akan langsung menindaklanjuti," ujarnya di Kantor LBH Bandung, Jalan Sido Mulyo, Bandung, Senin (22/8).

Riefqi Zulfikar menjelaskan, dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dua hari lalu, tepatnya Sabtu malam (20/8), tiga orang anggota Perpustakaan Jalanan Bandung dipukul oleh orang yang diduga tentara berpakaian sipil saat melakukan kegiatannya di Taman Cikapayang, Jalan Ir. H. Djuanda, Bandung.

Dalih pemukulan itu adalah untuk menghentikan kegiatan Perpustakaan Jalanan Bandung yang dianggap tidak memiliki izin atau pun pemberitahuan resmi kepada negara.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi