400-an Koperasi di NTT Tidak Aktif

Koperasi berperan penting untuk mengelola dana program Desa Mandiri Anggur Merah yang merupakan program pemerintah provinsi NTT.

Jumat, 19 Agus 2016 10:37 WIB

Gubernur NTT Frans Lebu Raya. (Foto: www.kemendagri.go.id)



KBR, Kupang - Jumlah koperasi di seluruh Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini berjumlah sekitar empat ribu koperasi.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan dari jumlah itu, yang aktif berjumlah sekitar 3500 koperasi. Sedangkan 400 lebih koperasi tidak aktif. Koperasi berperan penting untuk mengelola dana program Desa Mandiri Anggur Merah yang merupakan program pemerintah provinsi NTT.

"Kondisi bulan Mei ini terdapat 4.037 unit koperasi dengan rincian koperasi aktif, 3.593 unit, dan koperasi tidak aktif 444 unit. Keberadaan koperasi ini menyerap 31.238 orang tenaga kerja untuk melayani 944.678 orang anggota koperasi," kata Frans Lebu Raya di Kupang, Jumat (19/8/2016).

Frans Lebu Raya mengatakan berdasarkan kondisi keuangan hingga Mei 2016, ribuan koperasi aktif di NTT memiliki modal sendiri mencapai Rp2,3 triliun lebih.

Frans mengatakan sebetulnya jumlah koperasi di NTT lebih dari yang ada dalam data saat ini. Sebab, di setiap desa penerima dana program Desa Mandiri Anggur Merah sudah membentuk koperasi untuk mengelola dana tersebut.

Hanya kata dia, koperasi-koperasi itu belum berbadan hukum, sehingga belum terdata. Frans Lebu Raya mengatakan, koperasi yang dinilai aktif adalah koperasi yang setiap tahun menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan yang tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan, dianggap tidak aktif.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.