32 Ribu Lebih Warga Rembang Belum ber-KTP Elektronik

Dinas pencatatan sipil sudah kirim nama-nama penduduk yang belum ber-KTP elektronik ke kecamatan

Senin, 29 Agus 2016 19:50 WIB

Ilustrasi (laman kemendagri)



KBR, Rembang– Dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 620.967 orang, 32.400 diantaranya belum merekam data untuk pembuatan KTP elektronik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rembang, Moch. Daenuri mengatakan pihaknya sudah mengirimkan nama–nama penduduk yang belum merekam data menuju kecamatan, supaya segera diteruskan kepada desa.

Perekaman berlangsung di kantor kecamatan, sedangkan pencetakan KTP elektronik di tingkat kabupaten. Targetnya sebelum tanggal 30 September 2016 harus sudah tuntas.

"Kalau tidak direkam, maka dia tidak masuk data base kami. Selain itu akan kesulitan ketika mau beli kendaraan, ngurus paspor, naik pesawat, naik kereta api, perbankan, bantuan pemerintah pun sulit mengakses. Soalnya semua persyaratan yang diajukan itu kan menggunakan KTP," jelasnya kepada KBR, Senin siang (29/08).

Daenuri mengakui stok blangko e KTP pada hari Senin sempat habis. Tapi stafnya sudah berada di Jakarta, untuk mengambil langsung blangko KTP elektronik di kantor Kementerian Dalam Negeri. Semula mengajukan 50 ribu keping, tapi ternyata hanya memperoleh jatah 6 ribu keping.

Meski tak sesuai jumlah yang diinginkan, namun Daenuri memerintahkan stafnya itu untuk langsung kembali ke Rembang. Dengan begitu, perkiraan (30/08) besok, bisa langsung digunakan masyarakat. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.