Tak Terima THR? Menaker: Laporkan ke Posko

“Memang masih ada perusahaan yang bandel, tapi setiap tahun angkanya terus menurun. Kami tegaskan itu harus dibayarkan. Kalau tidak siap–siap disanksi,”

Sabtu, 03 Jun 2017 13:00 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)


KBR, Bondowoso– Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri menegaskan kembali tentang kewajiban perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Dikatakan Menaker, perusahaan yang tak membayarkan THR kepada pekerja akan dikenai sanksi yang tegas.

“Sanksinya tentu ada sesuai aturan. Kami ingatkan kembali bahwa THR paling lambat itu H-7. Soal nominal jika sudah bekerja 12 bulan lebih THR 1 kali gaji. Sementara jika sebelum 12 bulan maka proporsional,” kata Menaker dalam kunjungannya ke Kabupaten Bondowoso, Jumat (2/6/2017) sore.

Hanif Dhakiri juga mengungkapkan telah dibentuk Satgas dan Posko Pengaduan THR yang bertugas memantau realisasi THR di seluruh Indonesia. Posko itu, kata Menaker dibuka dari Pusat sampai ke Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja.

“Memang masih ada perusahaan yang bandel, tapi setiap tahun angkanya terus menurun. Kami tegaskan itu harus dibayarkan. Kalau tidak siap–siap disanksi,” ujarnya.

Menaker juga meminta kepada seluruh pekerja untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat manakala hak berupa THR tak diberikan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR