Tak Terima THR? Menaker: Laporkan ke Posko

“Memang masih ada perusahaan yang bandel, tapi setiap tahun angkanya terus menurun. Kami tegaskan itu harus dibayarkan. Kalau tidak siap–siap disanksi,”

Sabtu, 03 Jun 2017 13:00 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bondowoso– Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri menegaskan kembali tentang kewajiban perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Dikatakan Menaker, perusahaan yang tak membayarkan THR kepada pekerja akan dikenai sanksi yang tegas.

“Sanksinya tentu ada sesuai aturan. Kami ingatkan kembali bahwa THR paling lambat itu H-7. Soal nominal jika sudah bekerja 12 bulan lebih THR 1 kali gaji. Sementara jika sebelum 12 bulan maka proporsional,” kata Menaker dalam kunjungannya ke Kabupaten Bondowoso, Jumat (2/6/2017) sore.

Hanif Dhakiri juga mengungkapkan telah dibentuk Satgas dan Posko Pengaduan THR yang bertugas memantau realisasi THR di seluruh Indonesia. Posko itu, kata Menaker dibuka dari Pusat sampai ke Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja.

“Memang masih ada perusahaan yang bandel, tapi setiap tahun angkanya terus menurun. Kami tegaskan itu harus dibayarkan. Kalau tidak siap–siap disanksi,” ujarnya.

Menaker juga meminta kepada seluruh pekerja untuk melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat manakala hak berupa THR tak diberikan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing