Perpanjangan Transisi Larangan Cantrang, Nelayan Jateng Kesulitan Jaring Pengganti

"Jadi gilnet yang diprogramkan pemerintah itu susah sekali, bahan bakunya susah dan harganya tinggi. Harga satu gilnet itu bisa membeli ratusan cantrang,”

Kamis, 04 Mei 2017 13:35 WIB

Ilustrasi: Nelayan Rembang, Jateng demo tolak larangan jaring cantrang. (Foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Cilacap– Nelayan Cilacap, Jawa Tengah menanggapi dingin keputusan pemerintah memperpanjang  masa transisi penggantian jaring cantrang ke alat tangkap lainnya hingga akhir  tahun. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Teuku Iskandar Muda menilai  perpanjangan hanya menguntungkan nelayan dengan ukuran kapal menengah dan besar. Sementara, nelayan kecil tak merasakan dampak langsung apapun.
 
Teuku  mengatakan penggunaan cantrang hanya mungkin dilakukan dengan menggunakan kapal berukuran di atas 10 gross ton (GT). Sementara, sebagian besar nelayan di Cilacap adalah pengguna perahu kecil yang tak mungkin menggunakan jaring cantrang.
 
Kata Teuku, jumlah anggota HNSI di Cilacap mencapai 15 ribu orang. Sebanyak 70 persennya merupakan buruh nelayan dan pemilik kapal ukuran kecil. Dia menyebut, hanya sebagian kecil nelayan yang memiliki kapal ukuran menengah dan besar. Itu pun, tak semuanya berasal dari Cilacap.
 
Teuku memperkirakan jumlah kapal di Cilacap mencapai 10 ribu unit. Hal itu berdasar data pada tahun 2015. 80 persennya merupakan kapal ukuran 1 hingga 5 GT. Kebanyakan adalah perahu dengan mesin   tempel bertenaga 3 PK.
 
Dia mengaku tak mengetahui persis berapa jumlah pengguna cantrang di Cilacap. Tetapi menurut dia jika dibandingkan dengan jumlah nelayan kecil, maka jumlahnya tak seberapa.
 
“Di Cilacap, memang kalau alat cantrang itu sudah tidak ada. Kalau di Cilacap itu yang ada itu hanya payang dan arad. Kalau (penggunaan cantrang) itu setidaknya kapalnya 10 GT (gross ton) itu. Minimal itu. Bisa lebih besar lagi, soalnya tergantung ukuran panjang cantrangnya sendiri. (Di Cilacap) Kebanyakan nelayan kecil. Ukuran 1-5 GT. Jumlahnya lebih banyak,” kata Teuku Iskandar Muda, Kamis (4/5/2017).
 
 
Baca: Jokowi Minta Nelayan Tinggalkan Cantrang

Sementara nelayan di Rembang, Jateng menyesalkan perpanjangan   moratorium. Mereka mengaku masih kesulitan mencari ikan, lantaran jaring ingsang gilnet yang dijadikan sebagai pengganti cantrang sulit didapat dan mahal. Selain itu, janji pemerintah untuk memberikan gilnet pun masih belum terdistribusi dengan baik.

Sunyoto, salah satu nelayan di Rembang mengaku, selain mahal jaring gilnet sulit didapat di pasaran. Dia harus  memesan gilnet di salah satu pabrik di wilayah Indramayu. Itu pun, kata dia, harus menunggu hingga delapan bulan, sampai benar-benar gilnetnya siap pakai.

“Sejak bulan 8 tahun lalu saya pesan, dan baru akan dikirim Jumat besok. Jadi gilnet yang diprogramkan pemerintah itu susah sekali, bahan bakunya susah dan harganya tinggi. Harga satu gilnet itu bisa membeli ratusan cantrang,” katanya saat dihubungi KBR, Kamis (04/05).
 
Sunyoto menjelaskan, dirinya mendapat banyak pengaduan dari para nelayan tradisional atau nelayan yang kapalnya di bawah 10 gross ton (GT). Kebanyakan dari nelayan itu mengaku sulit untuk bisa beralih ke gilnet, karena modalnya yang mencapai miliaran.
 
“Sekarang cantrang itu harganya 13 juta, sedangkan gilnet itu 1,3 miliar. Selain itu bagi kapal yang di bawah 10 GT, itu harus merenovasi kembali kapalnya, agar sesuai dengan alat. Itu membutuhkan modal lagi, jelas kesulitan bagi para nelayan kecil,” ujarnya.
 
Saat ini, lanjut Sunyoto, beberapa nelayan besar atau yang kapalnya di atas 30 GT sudah ada beberapa yang ikut memesan gilnet. Kebanyakan mereka membeli dengan melakukan pinjaman ke bank daerah setempat.
 
“Kita difasilitasi Bank Jateng untuk bisa melakukan peminjaman. Tapi ya itu mereka masih belum bisa mencari ikan. Karena pengerjaan gilnetnya pun masih 40 persen,” jelasnya.
 
Kata Sunyoto, ia dan nelayan besar lainnya tidak memiliki masalah jika memang pemerintah mau mengganti cantrang ke gilnet. Namun ia menekankan, pemerintah juga bisa memudahkan untuk mendapat alat tersebut.
 
“Jadi jangan asal memprogramkan, tapi alatnya tidak ada di pasaran. Saya yakin nelayan akan setuju-setuju saja kok,” pungkasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1