Penggusuran, Warga Bandung Menangkan Gugatan Perdata Terhadap PT KAI

"Aparat hanya berdasarkan perintah bisa-bisanya menggusur rumah rakyat. Seharusnya diperlihatkan dahulu bukti kepemilikan,"

Rabu, 31 Mei 2017 13:51 WIB

Warga Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk, memenangkan sidang gugatan perdata terkait penggusuran tempat tinggal mereka oleh PT Kereta Api di Pengadilan Negeri, Jalan RE. Martadinata, Bandung, Rabu, 31 Mei 2017. (Foto: KBR/Arie N.)


KBR, Bandung- Warga di Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat memenangkan sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung  terkait penggusuran tempat tinggal 25 kepala keluarga oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi 2 Bandung. Majelis Hakim yang diketuai oleh Irwan Efendi, memutuskan penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI dengan dalih penertiban itu,   tidak sesuai prosedur dan melawan hukum.

Kuasa hukum warga Stasiun Barat, Asri Vidya Dewi menyatakan  tidak  puas atas hasil  persidangan meski putusan mengharuskan   PT KAI membayar uang ganti rugi sebesar Rp 375 juta kepada seluruh kepala keluarga.

"Kalau bagi saya tetap tidak merasa tidak puas karena seharusnya rakyat tidak boleh dibeginikan. Rakyat harus lebih dulu dengan melalui proses hukum dan lain-lain. Ini pembelajaran yang tidak baik termasuk juga bagi aparatur sebelumnya mengajarkan kepada rakyat penindasan tanpa hak tanpa apa. Aparat hanya berdasarkan perintah bisa-bisanya menggusur rumah rakyat. Seharusnya diperlihatkan dahulu bukti kepemilikan, bukti-buktinya dulu," kata Asri Vidya Dewi di Pengadilan Negeri, Jalan RE Martadinata, Bandung, Rabu (31/05).

Asri Vidya Dewi menjelaskan PT KAI yang diklaim sebagai perusahaan swasta tidak selayaknya melakukan penggusuran paksa terhadap warga setempat yang dianggap menempati lahan kereta api dan menempuh jalur perizinan resmi. Dia juga mengatakan warga tidak akan melakukan langkah hukum untuk pihak tergugat ke dua yaitu Pemerintah Kota Bandung terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan masalah kepemilikan tanah tidak dapat digugat dengan alasan lahan dan tahah adalah milik negara.

"Paling hanya menagih janji ke pemerintah kota tentang kepemilikan tempat tinggal bagi warga," ujar Asri.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

KPA kritik pelibatan TNI Dalam Pengukuran Lahan

  • Pemkab Nunukan Wajibkan Pemilik Ikuti Program Kehamilan
  • 10 Pelaut Amerika Hilang
  • MU Akan Rekrut Ibra Lagi

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR