Nelayan Rembang Serahkan Seratusan Jaring Terlarang

"Sekarang kambuh lagi, jaring terlarang jadi banyak lagi. Padahal rawan menimbulkan konflik horizontal antarnelayan sendiri,“

Jumat, 05 Mei 2017 09:25 WIB

Nelayan Rembang, Jateng menyerahkan seratusan jaring terlarang. (Foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Rembang– Nelayan dari 2 desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyerahkan 115 jaring terlarang. Jaring  sejenis pukat harimau itu diserahkan  kepada petugas Keamanan Laut (Kamla) di Pelabuhan Tasikagung.
 
Komandan Pos Angkatan Laut Rembang, Hartono mengatakan ratusan jaring cothok tersebut berasal dari desa Pangkalan Kecamtan Sluke dan kelurahan Gegunung Kulon, Rembang. Kata dia, jaring diserahkan setelah ada nelayan dua desa itu dicokok karena menangkap ikan dengan alat terlarang.

 “Ya sulit, kendalanya kemarin itu sebenarnya tahun 2014 itu sudah dipastikan tidak ada. Cuman anggaran untuk patroli di Dinas Kelautan Dan Perikanan tidak ada dan dipangkas, ya membuat problem bagi kami, mau patroli rutin nggak bisa. Sekarang kambuh lagi, jaring terlarang jadi banyak lagi. Padahal rawan menimbulkan konflik horizontal antarnelayan sendiri,“ ungkap Komandan Pos Angkatan Laut Rembang, Hartono   kepada KBR, Jumat (05/05).

Semetara itu Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Rembang, Pamuji menjelaskan pada 2 hingga 7 Mei 2017, telah mendata perahu di bawah bobot 10 Gross Ton (GT). Kalau sudah selesai, akan diusulkan ke tingkat pusat, untuk penggantian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
 
“Kaitannya dengan penggantian alat tangkap, tidak hanya jaring cothok. Tapi juga alat tangkap lain yang sama–sama dilarang. Karena masih dalam proses, tanggal 2 – 7 Mei, ada sensus kapal nelayan di bawah bobot 10 GT. Kami tanya alatnya apa saja, akan disampaikan ke pusat,“ jelas Pamuji.
 
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan di Kelurahan Gegunung Kulon, Rembang, Teko mengungkapkan nelayan nekat memakai jaring terlarang, karena harganya terjangkau. Per unit hanya Rp 1 juta dan mampu mendatangkan banyak hasil. Tapi setelah dirazia, nelayan akan berupaya mengganti alat tangkap lain. Mereka juga berharap bantuan dari pemerintah lekas turun. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR