Aksi Bela Ulama Bareng Pekan Gawai Dayak, Kepolisian Pontianak Siapkan 2000 Personil

"Sabtu pagi, personel pengamanan sudah berada di titik tempat pengamanan yang dilewati rute pawai dan tempat kegiatan utama"

Jumat, 19 Mei 2017 21:41 WIB

Poster Pekan Gawai Dayak 2017.

KBR, Pontianak- Kepolisian siapkan 2061 personil untuk menjaga  Pekan Gawai Dayak dan Pawai Akbar/Aksi Damai Bela Ulama. Kepolisian Pontianak Kota dibantu personil dari  Polda Kalbar dan Korbrimob Polri.

Dalam  Apel Gelar Pasukan Polri, TNI serta Instansi  terkait pada Jumat petang di Alun-alun Kapuas, Kapolresta Pontianak Kota Iwan Imam Susilo  mengatakan, pengerahan personil  untuk menciptakan suasana aman karena kegiatan dilakukan serentak pada Sabtu (20/05).

"Kami berharap agar kegiatan besar warga Pontianak besok berjalan dengan aman lancar dan tertib. Warga diimbau agar dapat bersama menjaga situasi yang kondusif," ujarnya.



Terkait kesiapan pengamanan, beberapa waktu lalu telah dilaksanakan kegiatan pelatihan Perlawanan Terorisme oleh Brimob di Mapolresta Pontianak Kota dan Sispam Kota. Kegiatan serupa dilaksanakan hari ini berupa  pelatihan Tanpa Pasukan Tactical Floor Game (TFG) di Mapolresta Pontianak Kota yang akan dihadiri langsung oleh Kapolda Kalbar.

 "Sabtu pagi, personel pengamanan sudah berada di titik tempat pengamanan yang dilewati rute pawai dan tempat kegiatan utama, untuk memantau kesiapan sekaligus mengenali lingkungan sekitar," katanya.

Juru Bicara  Polda Kalbar,   Sugeng Hadi, menambahkan  telah merencanakan pengamanan sedemikian rupa untuk mencegah dan mengantisipasi segala potensi kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran Pekan Gawai Dayak dan Pawai Akbar. Kata dia  semua personil yang terlibat dalam pengamanan harus menerapkan fase-fase penanganan massa. Di antaranya dengan pendekatan, tidak menggunakan senjata api, hingga fase kelima menggunakan security barier, water canon dan gas air mata.

“Tapi kalau aksi sudah anarkis, pembakaran, pembunuhan dan membahayakan masyarakat serta petugas, maka yang menangani adalah kompi anarkis Brimob yang dibekali dengan peluru hampa, karet, dan tajam. Senjata ini sebatas melumpuhkan. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” pungkas Kabidhumas Polda Kalbar.

Sebelumnya Kapolda Kalbar Erwin Triwanto sudah mengeluarkan Maklumat Kapolda Kalbar tentang "Larangan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Dan Kegiatan Lain Yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum Di Wilayah Kalbar". Selain itu  Kapolda   memprakarsai dan memediasi pelaksanaan Deklarasi Perdamaian Masyarakat Kalbar di Mapolda Kalbar yang dihadiri oleh Ketua DPD RI/Wakil Ketua MPR-RI Usman Sapta Odang, Gubernur Kalbar Cornelis, MH, Ketua DPRD Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak, Pangdam XII/Tpr Mayjen (TNI) Andika Perkasa, Wakil Walikota Pontianak, Ketua MUI Prov Kalbar dan Kota Pontianak, Ketua FKUB Prov Kalbar, Ketua FKUB Kota Pontianak, para ketua adat Melayu; Batak; Madura; Jawa; Bugis; dan Tionghoa. Selain itu juga pemimpin NU,  Muhamadiyah Prov Kalbar, Ketua KNPI Prov Kalbar dan Kota Pontianak, ketua Ormas Persatuan Orang Melayu (POM).

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.