Tolak Larangan Cantrang, Nelayan Rembang akan Datangi Komnas HAM

“Komnas HAM janji mengerahkan tim ke beberapa kabupaten, untuk melakukan sampling dampak dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 71 tahun 2016."

Jumat, 28 Apr 2017 09:32 WIB

Ilustrasi: Aksi nelayan tolak larangan cantrang di Rembang, Jateng. (Foto: KBR/Musyafa)


KBR/Rembang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Jawa Tengah akan mendampingi nelayan kapal cantrang menggadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pekan depan. Pendampingan karena DPRD menilai nasib nelayan mulai terancam. Ini terkait  toleransi penggunaan jaring cantrang yang berakhir   Juni  nanti.
 
Anggota DPRD Rembang, Joko Supriyadi mengatakan Komnas HAM menjanjikan akan turun ke lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi. Dia berharap mereka lekas bergerak, sehingga sebelum  Juni, sudah ada rekomendasi yang berpihak kepada nelayan.
 
“Komnas HAM janji mengerahkan tim ke beberapa kabupaten, untuk melakukan sampling dampak dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 71 tahun 2016. Setelah melakukan sampling, nanti semua pihak akan diundang ke Komnas HAM untuk diadakan forum diskusi,“ ungkap Anggota DPRD Rembang, Joko Supriyadi   kepada KBR, Jumat (28/04). 

Joko melanjutkan, "dari hasil forum diskusi itulah, Komnas HAM akan membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan juga Presiden RI. Kami sampaikan pula kepada Komnas HAM, kita masih punya waktu akhir Juni 2017, karena memang batas toleransi yang diberikan oleh Pemrov Jawa Tengah pada akhir bulan Juni 2017 ini."
 
Joko menambahkan saat bertemu dengan kalangan nelayan, mayoritas menolak jaring cantrang dikategorikan sebagai trawl atau semacam pukat harimau.
 
Juru bicara nelayan cantrang di Rembang, Jani menyatakan Komnas HAM menjadi salah satu saluran mengadu, karena nelayan berhak menikmati hidup dan mencari nafkah. Kalau jaring cantrang dilarang, pelan–pelan akan mematikan  nelayan.
 
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang jaring cantrang, karena bisa merusak ekosistem laut. Dari bentuk jaringnya, memungkinkan ikan besar kecil masuk. Larangan cantrang sempat diperpanjang 2 kali. Yang semula dimulai akhir tahun 2016, kemudian ditambah sampai akhir Juni 2017. Dari total 300an kapal cantrang di Kabupaten Rembang, belum sampai 10 % yang mengganti alat tangkap lainnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1