BPN Cilacap Segera Bentuk Tim Percepatan Reforma Agraria

"Surat kami terima (tanggal) 11 bulan April ini. Surat ini berisi perintah inventarisir."

Selasa, 25 Apr 2017 23:21 WIB

Ilustrasi (foto: jabarprov.go.id)


KBR, Cilacap- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berjanji akan segera membentuk Tim Percepatan Reforma Agraria. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Cilacap, Muhammadiyah mengatakan hal itu setelah menerima surat dari Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah soal pembentukan tim untuk mempersiapkan program reforma agraria di tingkat kabupaten/kota.

Dia menjelaskan, beberapa tugas yang akan dilakukan, antara lain mendata tanah yang akan dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan syarat tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlakunya, tanah terlantar, tanah yang sudah dikelola masyarakat selama 22 tahun atau lebih dan objek landreform lainnya.

Hanya saja, diakui Muhammadiyah, hingga kini pembentukan tim itu belum bisa dilakukan lantaran pihaknya masih terfokus pada program lainnya, yakni legalisasi aset masyarakat atau program sertifikasi lahan nasional (Prona).

"Surat kami terima (tanggal) 11 bulan April ini. Surat ini berisi perintah inventarisir. Kami belum sempat turun untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Ditambah lagi, kita kemarin ada kegiatan penyerahan sertifikat 10 ribu bidang di Boyolali oleh Presiden Jokowi. Dan Cilacap ini mendapat jatah 13.500 bidang," jelas Muhammadiyah, dalam acara Sosialisasi dan Konsolidasi Percepatan Reforma Agraria di Cilacap yang digelar oleh LSM SeTAM Cilacap bekerjsama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan LBH Yogyakarta, Selasa (25/4).

Lebih lanjut Muhammadiyah mengklaim pihaknya memiliki komitmen untuk melaksanakan reforma agraria. Salah satu buktinya adalah sudah berkali-kali melakukan pertemuan dengan Organisasi Tani Lokal (OTL) untuk membicarakan sengketa lahan. Namun, menurut dia redistribusi belum bisa dilakukan lantaran Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) belum ada.

Muhammadiyah menambahkan, BPN Cilacap hanya bersifat sebagai fasilitator, dan hanya menjadi salah satu elemen dalam program reforma agraria. Namun, dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen kuat dari masyarakat sebagai pemohon dan pihak terkait lainnya. Antara lain DPRD, pihak yang bersengketa, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan. Ujarnya, dengan komitmen itu maka reforma agraria bisa dilakukan dengan cepat.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR