Banser dan GP Ansor Cilacap Ajak HTI Kembali ke Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah

Banser NU dan GP Ansor tegas menolak ide pendirian negara Islam di Indonesia. Penolakan itu didasarkan pada sejarah berdirinya Indonesia yang dibidani oleh berbagai golongan dan agama.

Rabu, 05 Apr 2017 22:25 WIB

Ratusan anggota Banser NU dan GP Ansor Cilacap menggelar aksi menolak HTI dan ide pendirian negara Islam di Indonesia, di Cilacap, Rabu (5/4/2017). (Foto: Muh Ridlo/KBR)


KBR, Cilacap – Sekitar 500 orang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nadhlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menggelar aksi menolak ajaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (5/4/2017).

Komandan Banser NU Cilacap, Jamaludin Albab mengatakan aksi tersebut merupakan buntut konvoi dan pemasangan atribut bernada dukungan pendirian khilafah Islamiyah dan penerapan syariat Islam di Indonesia oleh HTI Cilacap beberapa pekan lalu.

Jamal menegaskan Banser NU dan GP Ansor tegas menolak ide pendirian negara Islam di Indonesia. Penolakan itu didasarkan pada sejarah berdirinya Indonesia yang dibidani oleh berbagai golongan dan agama, bukan hanya oleh satu golongan saja.

"Ide dan gagasan pendirian negara Islam atau khilafah yang disyiarkan HTI itu berdampak dan mengarah kepada perpecahan serta mengancam keutuhan NKRI yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, pejuang dan pahlawan Indonesia," kata Jamaluddin Albab, Rabu (5/4/2017) sore.

Jamal menambahkan aksi mereka sengaja digelar untuk menandingi ormas HTI yang kabarnya berencana menggelar konvoi di Cilacap. Meskipun, hingga Rabu sore, rencana konvoi HTI itu batal digelar.

Meski rencana konvoi HTI batal, Jamal mengatakan, Banser NU dan GP Ansor tetap menyiagakan anggotanya untuk berjaga-jaga jika ada anggota HTI yang tetap ngotot menggelar konvoi maupun memasang spanduk dan atribut provokatif dukungan terhadap pendirian negara Islam atau khilafah Islamiyah.

"Seluruh kegiatan HTI senantiasa menebar provokasi dan propaganda khilafah di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Mereka bertujuan mengubah dan mengganti Pancasila sebagai ideologi sekaligus asas tunggal kehidupan bernegara," tandas Jamaluddin.

Baca juga:


Jamaluddin meminta pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Ia juga mendesak aparat keamanan bertindak tegas terhadap gerakan-gerakan anti-Pancasila dan membahayakan NKRI. Jamaluddin juga meminta seluruh anggota Banser NU dan GP Ansor Cilacap mewaspadai gerakan radikal.

Jamaluddin mengajak agar HTI kembali kepada ajaran Islam Ahlussunah wal Jamaah dan tetap berada dalam koridor NKRI.

Pekan lalu di Cilacap marak pemasangan atribut bernada provokatif terutama dukungan terhadap pendirian negara Islam dan pemberlakukan syariat Islam. Atribut berupa spanduk, banner dan poster tersebut banyak tersebar di Cilacap. Sejumlah spanduk besar dan ratusan poster akhirnya diturunkan paksa oleh Banser Cilacap.

Sekretaris HTI Cilacap David Dwinanto membantah spanduk, banner atau baliho itu dipasang HTI. Dia mengklaim hanya sekadar membentangkan spanduk tanpa memasang. Dia mengklaim tidak tak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut.

HTI Cilacap, kata David, hanya memasang poster bertema "Khilafah Kewajiban Syari, Jalan kebangkitan Ummat" di sejumlah titik di Cilacap.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.