Satpol PP Balikpapan Gelar Operasi, Cegah Penghuni Lokalisasi K17 Masuk Permukiman

"Ada beberapa yang ditemukan orang yang dari KTP luar kota. Jadi intinya bagaimana orang yang dari kilometer 17 itu tidak masuk ke rumah-rumah kos,”

Jumat, 10 Mar 2017 11:03 WIB

Pembongkaran lokalisasi K17 Balikpapan, Kalimantan Timur. (Foto: KBR/ Teddy R.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR,Balikpapan– Pasca pembongkaran barak lokalisasi Kilometer 17 Balikpapan, Satpol PP kini semakin gencar melakukan operasi yustiasia maupun razia ke rumah-rumah kos untuk mengantisipasi kegiatan prostitusi di permukiman. Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Freddy Pasaribu mengatakan, pekerja seks komersial (PSK) kini disebut-sebut masuk ke permukiman dan berbaur dengan masyarakat dengan tinggal di rumah-rumah kos.

Menurut dia, dari beberapa kali razia yang dilakukan puluhan wanita maupun pria dengan KTP luar Kota Balikpapan maupun yang tak memiliki KTP berhasil terjaring. Mereka kemudian diwajibkan menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

Kata dia, razia tersebut juga bagian dari penegakkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Administrasi Kependudukkan.

“Kita tidak ingin orang yang dari Kilometer 17 (PSK) masuk ke rumah-rumah kos, khususnya di lingkungan kota, sehingga kita melakukan pengecekan rumah-rumah kos. Ada beberapa yang ditemukan orang yang dari KTP luar kota. Jadi intinya bagaimana orang yang dari kilometer 17 itu tidak masuk ke rumah-rumah kos,” kata Freddy Pasaribu, Jumat (10/03).

Dia mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan dan tidak memberikan ruang bagi PSK untuk beraktifitas.

Februari lalu, Pemerintah Kota Balikpapan membongkar 44 barak lokalisasi kilometer 17 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota mengenai Keputusan Penutupan dan Pembongkaran. Lokalisasi Kilometger 17 Balikpapan Utara merupakan salah satu lokalisasi terbesar yang ada di Kalimantan karena memperkerjakan hampir dua ribu PSK. 

Barak lokalisasi itu dibangun diakhir 1980-an. Rencananya di atas lahan lokalisasi tersebut akan dibangun panti rehabilitasi  untuk   jompo, gelandangan, orang gila maupun anak jalanan. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing