Putus Pungli, Ini E-Tilang Polisi Jombang

"Ini untuk memudahkan masyarakat apabila melanggar di jalan tidak perlu ke Pengadilan lagi cukup membayar ke Bank."

Jumat, 24 Mar 2017 15:09 WIB

Sejumlah pelanggar lalu lintas saat mendapat arahan Kasat Lantas Polres Jombang, Inggal Widya Perdana terkait sistem e-tilang. (Foto: KBR/Muji L.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jombang– Satuan lalu Lintas Kepolisian Jombang, Jawa Timur,  memberlakukan sistem tilang di tempat atau sistem e-tilang. Sistem online ini mulai diterapkan sejak tiga hari lalu untuk memutus rantai pungutan liar (pungli) di jalan dan menawarkan kemudahan kepada pelanggar dengan perkara langsung selesai saat itu juga.

Kepala Satlantas Jombang, Inggal Widya Perdana, mengatakan, pelanggar lalu lintas bisa langsung membayar denda sesuai pasal yang dilanggar melalui Bank yang ditunjuk setelah petugas melakukan input data pelanggarannya di server e-tilang ini.

Setelah semua mekanisme pembayaran denda selesai, maka data pelanggar di server online yang nampak di Bank yang sebelumnya berwarna biru secara otomatis akan berubah menjadi hijau. Ini  artinya, perkara telah selesai saat itu juga dan pelanggar bisa langsung mengambil barang bukti yang disita sementara kepada petugas dengan menunjukkan bukti transfer tersebut.

“Jadi sudah kita terapkan e-tilang yang mana ini untuk memudahkan masyarakat apabila melanggar di jalan tidak perlu ke Pengadilan lagi cukup membayar ke Bank BRI. Nanti mendapat kode, dengan kode 22955 nanti cukup dibayar, nanti bukti slip pembayaran di BRI dikasihkan petugas untuk mengambil barang bukti, sangat efisiensi waktu," kata Inggal, Jumat (24/03/17).

Saat ini  Polisi masih memberlakukan sistem pilihan. Polisi masih terus melakukan evaluasi dan sosialiasi kepada masyarakat terkait kelebihan sistem online ini. Kedepan, sistem e-tilang ini akan diberlakukan secara penuh dan menghapus sistem lama atau sistem manual.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jombang, Inggal Widya Perdana, menjelaskan, sejak diberlakukan tiga hari lalu,  telah menilang puluhan pelanggar yang memilih sistem online ini. Sedangkan jenis pelanggarannya meliputi, tidak memakai helm, tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), melanggar marka jalan dan beberapa pelanggaran lainnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.