Petani Tembakau: Jangan Lihat RUU Pertembakauan Hanya dari Faktor Kesehatan

Yazid mengatakan jika pemerintah menolak membahas RUU Pertembakauan berarti menegaskan posisi pemerintah tidak berpihak pada petani tembakau.

Kamis, 23 Mar 2017 14:57 WIB

Seorang pekerja menyiapkan tembakau untuk dijemur di Desa Lombok Kulon, Bondowoso, Jawa Timur. (Foto: Friska Kalia/KBR)


KBR, Bondowoso – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso, Jawa Timur mendesak pemerintah untuk segera menyetujui pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan yang jadi usul inisiatif DPR.

Ketua APTI Bondowoso, Muhammad Yazid mengatakan pemerintah semestinya melihat masalah tembakau tidak hanya sepihak dari faktor kesehatan, melainkan juga kelangsungan hidup para petani. Apalagi, selama ini industri tembakau menyumbang pemasukan cukup besar pada perekonomian negara.

APTI menyayangkan adanya sejumlah pihak yang justru menolak RUU ini dengan alasan kesehatan.

Yazid mengatakan jika pemerintah menolak membahas RUU Pertembakauan berarti menegaskan posisi pemerintah tidak berpihak pada petani tembakau.

"Kami sangat prihatin tatkala Pemerintah tak menyikapi permasalahan mendasar bagi petani. Menurut komponen yang antitembakau, mereka hanya melihat satu aspek saja (yaitu kesehatan), padahal ada banyak sisi yang harus diperhatikan," kata Muhammad Yazid kepada KBR, Rabu (22/3/2017).

Baca juga:


Ketua APTI Bondowoso Muhammad Yazid mengatakan RUU Pertembakauan sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan karena banyak mengatur tentang kelangsungan petani tembakau dan lahan tembakau. Sementara undang–undang lainnya tak membahas hal tersebut secara detil.

"Wapres (Jusuf Kalla) bilang soal pertembakauan itu sudah diatur di beberapa peraturan terdahulu. Tapi menurut kami, untuk on farm atau pertanian tembakau belum banyak. Yang ada selama ini soal industri rokok, misalnya soal iklan dan pencantuman peringatan bahaya merokok," kata Yazid.

APTI Bondowoso juga mengingatkan Pemerintah untuk tak terpengaruh pada lembaga–lembaga yang membeberkan berbagai kerugian soal RUU ini. Apalagi, APTI Bondowoso mencurigai lembaga antitembakau yang sibuk menolak RUU itu dibiayai oleh pihak asing.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing