Lahan Sawah di Bali Menyusut Seribu Hektar per Tahun

Tingginya alih fungsi lahan sawah antara lain didorong kebijakan pemerintah di kabupaten/kota yang membolehkan alih fungsi lahan, walaupun pemerintah Provinsi Bali sudah melarang alih fungsi sawah.

Jumat, 17 Mar 2017 18:56 WIB

Ilustrasi. Pembangunan perumahan di sekitar lahan persawahan. (Foto: jpp.go.id)


KBR, Denpasar - Lahan persawahan di Provinsi Bali mengalami penyusutan luas cukup besar. Lahan sawah banyak beralih fungsi menjadi perumahan.

Penyusutan terbesar terjadi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Tabanan.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Daerah Bali Nyoman Suparta mengatakan penyusutan mencapai 800 hingga seribu hektar per tahun.

Nyoman mengatakan tingginya alih fungsi lahan sawah antara lain didorong kebijakan pemerintah di kabupaten/kota yang membolehkan alih fungsi lahan, walaupun pemerintah Provinsi Bali sudah melarang alih fungsi sawah.

"Kalau sawahnya kini tinggal 80 ribu hektar sedangkan petaninya 134 ribu keluarga. Sekarang petani masih bisa menggarap 40 are lahan per keluarga," kata Nyoman Suparta di Bali, Jumat (17/3/2017).

Satu hektar (10 ribu meter persegi) sama dengan 100 are, sehingga satu are sama dengan 100 meter persegi.

Baca juga:

Nyoman Suparta mengatakan alih fungsi lahan sawah akan terus terjadi jika pemerintah daerah tidak membuat aturan yang membatasi perubahan fungsi sawah menjadi perumahan.

Ia mengatakan ketika lahan sawah sudah berubah fungsi menjadi perumahan, sangat sulit untuk mengubahnya kembali menjadi persawahan.

Selain itu ia menyebut salah satu tantangan terbesar yang dihadapai saat ini adalah banyaknya anak muda yang tidak mau lagi terjun ke pertanian. Padahal, menurut Nyoman, jika anak muda serius menjadi petani akan bisa sejahtera.

Saat ini banyak anak muda di Bali yang lebih memilih kerja di sektor pariwisata seperti di perhotelan, villa dan restoran.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.