Dinyatakan Status Quo, Gereja Methodist Parung Panjang Surati Presiden

Pengurus Gereja Methodist mengadu ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) pada Rabu (8/3/2017), dan meminta bantuan perlindungan bagi jemaat untuk beribadah.

Rabu, 08 Mar 2017 22:44 WIB

Ilustrasi. (Foto: KBR)


KBR, Jakarta - Pengurus Gereja Methodhist Parung Panjang, Efendi Hutabarat mengaku belum menerima hasil pertemuan resmi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bogor.

Menurut keterangan dari FKUB, dalam pertemuan itu diputuskan status Gereja Methodist dalam keadaan status quo, dan tidak boleh ada kegiatan apapun.

Terhadap keputusan itu, pengurus Gereja Methodist mengadu ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) pada Rabu (8/3/2017), dan meminta bantuan perlindungan bagi jemaat untuk beribadah.

Rencananya, pengurus Gereja Methodist melalui PGI akan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, Mabes Polri dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Surat (keputusan status quo) itu belum kami akui dan belum kami terima. Memang kemarin FKUB kabarnya diundang, tapi kita tidak. Jadi kita dikirim (pesan) WhatsApp oleh FKUB soal isi notulen rapat. Untuk sementaranya, saya sudah menghadap ketua PGI. Malam ini juga kita siapkan surat ke Presiden, Polri dan khususnya pejabat setempat," kata Efendi Hutabarat kepada KBR, Rabu (8/3/2017).

Baca juga:


Efendi menilai apa yang dilakukan Pemkab Bogor merupakan tindakan diskriminasi. Karena itu, rencananya pada Kamis (9/3/2017) pengurus Gereja Methodist akan bertemu Camat Parung Panjang terkait nasib gerejanya.

"Kita diundang (Kamis) besok di kantor camat, Kamis pagi. Dan pihak PGI pun akan datang juga. Kita nggak tahu dalam hal apa, tapi kita ambil kesimpulan sederhana aja, itu pasti hanya sosialisasi (keputusan status quo)," kata Effendi.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Jokowi: Bantuan untuk Kabupaten Asmat Terkendala Akses Transportasi

  • Pemikul Sabu 30 Kilogram Divonis 20 Tahun
  • Hari Kelima, Kabut Asap Tebal Landa Hong Kong
  • Federer Lolos ke Perempat Final Australia Terbuka

Presiden Joko Widodo menyerukan agar PR anak-anak sekolah tak hanya urusan menggarap soal. Tapi melakukan hal-hal yang terkait kegiatan sosial dan lingkungan.