Defisit, Pemkot Balikpapan Tunda Pembangunan Jembatan Trans Kalimantan

"Kalau pembangunan jembatan itu kan triliunan, investasi swasta, kalau yang menyertakan modal dari kita kan, kita tunda, kita tidak ada uang."

Senin, 27 Mar 2017 11:40 WIB

Ilusrasi: Maket jembatan trans Kalimantan. (Sumber: Antara).

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Balikpapan– Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) atau jembatan trans Kalimantan  kembali tertunda. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi beralasan, kondisi keuangan daerah sangat minim.  Kta dia, ini akibat dana bagi hasil  migas dari Pemerintah Pusat tak kunjung cair. 

Menurut dia, Pemkot terpaksa  memprioritaskan anggaran untuk pembangunan Waduk Manggar guna mengatasi krisis air baku PDAM. Termasuk pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya yang dianggap sangat mendesak.

Kata dia,   pembangunan jembatan sepanjang 5,4 kilometer dan tinggi 33 meter itu  menelan anggaran mencapai Rp 7 triliun dari sebelumnya Rp 5,6 triliun,  akan ditanggung bersama. Pemerintah Kota Balikpapan rencananya menanggung sebesar 5 persen, Pemerintah Kabupaten PPU sebesar 15 persen, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 25 persen dan PT. Waskita Karya sebesar 55 persen.

“Memang tidak gampang (dengan minim anggaran) tapi pembangunan tetap harus jalan. Terutama yang strategis untuk kepentingan kita. Misalnya Waduk Tritip. Kalau pembangunan jembatan itu kan triliunan, investasi swasta, kalau yang menyertakan modal dari kita kan, kita tunda, kita tidak ada uang. Kalau swastanya gak ada masalah,” kata Rizal effendi, Senin (27/03).

Rizal Menambahkan, Pemerintah Kota Balikpapan pun harus mengandeng swasta melalui program CSR untuk pembangunan sejumlah infrastruktur. Hal itu untuk mengatasi, minimnya dana anggaran daerah dan pembangunan tetap berjalan.

Sebelum rencana pembangunan jembatan tersebut, sudah berualng kali tertunda dari sebelumnya Februari 2016 kemudian akhir tahun 2016. Pembangunan jembatan tersebut, diklaim telah mendapat persetujuan presiden hanya saja tak menggunakan APBN.

Kata Rizal, APBD Balikpapan 2017 pun tersedot untuk pembayaran utang proyek 2016 yang nilainya mencapai ratusan miliar. Ini karena  Pemkot mengalami defisit mencapai Rp 800 miliar tahun lalu.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR