Pilkada 2017, Bawaslu Fokus Awasi Pengiriman Logistik di Papua

Adam mengatakan surat undangan juga sudah disebarkan kepada para calon pemilih untuk mendatangi TPS yang sudah ditunjuk atau di sekitar tempat tinggal.

Selasa, 14 Feb 2017 09:16 WIB

Ilustrasi tumpukan logistik Pilkada 2017 untuk wilayah Papua. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua terus fokus mengawasi distribusi logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 11 kabupaten kota di Papua.

Pilkada serentak di Papua digelar untuk pemilihan 10 kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mappi, Sarmi, Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Dogiyai, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.

"Panwas sedang mengawasi distribusi logisitik juga perlengkapan pemilihan pada masing-masing TPS. Di tingkat kecamatan pengawasan dilakukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS)," kata Anggota Bawaslu Papua Anugrah Pata kepada KBR, Senin (13/2/2017).

Baca juga:


Anugrah menambahkan pengawasan pengiriman logistik dilakukan 33 anggota Panwas yang sudah dibentuk di 11 daerah itu. Masing-masing panswas kabupaten kota berjumlah tiga orang.

Di lain pihak, Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan pengiriman logistik di Papua secara keseluruhan tidak mengalami masalah karena sudah dikirim ke distrik-distrik (kecamatan). Dari distrik nanti logsitik akan dikirim ke TPS-TPS.

Adam mengatakan surat undangan juga sudah disebarkan kepada para calon pemilih untuk mendatangi TPS yang sudah ditunjuk atau di sekitar tempat tinggal.

Papua menjadi salah satu daerah yang dinilai rawan konflik selama pelaksanaan pilkada 2017. Kepolisian menyebut dari 11 daerah yang akan melaksanakan pilkada, lima daerah dinilai paling rentan terjadi gangguan. Diantaranya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nduga.

Polisi mengerahkan aparat keamanan lebih banyak ke lima daerah itu. Meski begitu, Kapolda Papua Paulus Waterpauw memastikan enam daerah lainnya tetap akan mendapatkan pengawalan yang kurang lebih sama.

Sedikitnya 4.742 personil gabungan dari aparat kepolisian, TNI dan personel pengamanan pemerintah daerah sudah disiapkan untuk disebar ke 11 kabupaten/kota yang akan melakukan pemungutan suara.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR