Bentrok Massa Pendukung Calon, Kantor KPU Intan Jaya Papua Rusak

Bentrok terjadi antara pendukung pasangan calon nomor 2 dan tiga. Bentrokan menyebabkan kerusakan di kantor KPU setempat.

Jumat, 24 Feb 2017 09:02 WIB

Massa di kantor KPUD Intan Jaya. (Foto: kpu-intanjayakab.go.id)


KBR, Jayapura – Bentrokan massa mewarnai rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati Intan Jaya, di KPU Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Bentrok terjadi antara pendukung pasangan calon nomor 2 dan tiga. Bentrokan menyebabkan kerusakan di kantor KPU setempat.

Kericuhan terjadi pada Kamis (23/3/2017) sore, ketika massa pendukung pasangan nomor urut 2 (Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme) meminta KPU melakukan penghitungan suara secepatnya.

Permintaan itu tidak dipenuhi KPU untuk melakukan rekapitulasi secara keseluruhan, karena dua distrik (kecamatan) yakni Distrik Wandai dan Agisiga belum selesai melakukan rekap penghitungan suara.

Baca juga:


Juru bicara Kepolisian Daerah Papua AM Kamal menyebutkan kericuhan terjadi ketika massa pendukung pasangan calon nomor 3 (Natalis Tabuni-Yan Kobogeyau) yang mencapai ratusan orang merangsek masuk ke KPU.

"Terjadi keributan karena kayaknya meminta rekapitulasi dilakukan secepat mungkin, sedangkan KPU ada 2 distrik yang belum rekapitulasi, masih pendataan. Sehingga kapolres dengan pihak TNI mengamankan Ketua KPU dan Panwas serta kedua kandidat yang ada didalam KPU untuk diamankan. (Kini) situasi sudah kembali kondusif," kata AM Kamal.

Pilkada di Kabupaten Intan Jaya diikuti oleh empat pasangan calon, yakni pasangan nomor urut 1, Bartolomius Mirip-Deni Miagoni, pasangan nomor urut 2, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, pasangan nomor urut 3 Natalis Tabuni-Yan Kobogeyau dan pasangan nomor urut 4 Thobiaz Zonggonau-Hermanus Miagoni.

Kepolisian Papua sebelumnya menetapkan Kabupaten Intan Jaya termasuk dalam kerawanan tingkat 2 dalam pilkada serentak 2017. Mabes Polri bahkan mengirim pasukan Brimob dari Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta sebagai bantuan pengamanan di daerah Intan Jaya.

Baca: Ini 22 Pasangan Calon Kepala Daerah Nonmuslim yang Diusung Partai Islam   

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.