Ratusan Warga Cilacap Protes Karena Truk Tambang Rusak Jalan

Selain mengakibatkan jalan rusak, Wardi cerita, Sungai Keleng juga mengalami pendangkalan dan dipenuhi lumpur serta material sisa penambangan batu di Bukit Ciwuni.

Minggu, 07 Jan 2018 17:02 WIB

Ilustrasi: Truk pengangkut material sedang melintas di daerah Jawa Tengah. (Foto: KBR)

KBR, Cilacap – Ratusan warga dari empat desa di Cilacap, Jawa Tengah memprotes pengusaha tambang lantaran truk pengangkut material merusak jalan-jalan di daerah itu. Empat desa yakni Ciwuni, Karangjengkol, Keleng, dan Pesanggrahan tersebut dilintasi ratusan truk pengangkut tambang batu bolder di Bukit Ciwuni, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Atas dampak itu, warga menuntut perbaikan jalan.

Pengurus Forum Peduli Desa, Kasino mengatakan penambangan batu dilakukan sejak puluhan tahun silam, sebab memang daerah itu dikenal sebagai penghasil batu belah. Namun beberapa tahun belakangan, batu di Pegunungan Ciwuni ditambang dalam bentuk batu besar atau batu bolder. Material itu digunakan untuk menguruk pantai di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap.

"Dulunya kan itu cuma penambangan batu belah. Tapi sudah jadi yang tambang batu bolder untuk pengurukan di PLTU," terang Kasino saat dihubungi KBR.

Dia melanjutkan, muatan truk bertambah dari sekitar 8-10 ton menjadi 12-15 ton per truk. Saban hari, ratusan truk pengangkut batu bolder itu hilir mudik di ruas jalan sempit. Ruas jalan sepanjang empat kilometer yang melintasi empat desa di Kecamatan Kesugihan pun hancur lebur. Alhasil warga terusik dan marah.

"Kalau kompensasi ke warga tidak ada sama sekali. Kemarin itu, istilahnya sudah ada  rembukan warga dengan pengusaha, tetapi tidak ada titik temunya dan tidak terealisasi."

Baca juga:

Kasino bercerita, saat hujan, lumpur memenuhi jalan-jalan berlubang. Di lain waktu, lumpur mengering dan membuat debu beterbangan menyesakkan napas.

"Waktu itu kami sempat demo untuk ditutup jalan itu, kemudian dilakukan pertemuan (dengan Ketua DPRD). Kalau kecelakaan sempat ada di Pesanggrahan sama di wilayah Persil itu, sampai meninggal dunia," sambungnya.

Kasino mengungkapkan, ratusan warga sempat memblokir jalan menuju perbukitan Ciwuni. Aksi itu bentuk protes menuntut pengusaha tambang batu untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul.

Tuntutan pertama, pengusaha tambang batu memperbaiki jalan yang berlubang. Kedua, pembagian masker untuk warga dan anak-anak secara rutin. Tuntutan ketiga, waktu operasional truk dibatasi dari pukul 07.00-17.00 WIB sesuai kesepakatan awal sebelum penambangan batu dimulai sekitar 10 tahun lalu.

Sementara, Ketua Forum Peduli Desa, Wardi mengemukakan, mediasi oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap pun sempat digelar dua kali. Namun, tak membuahkan kesepakatan antara warga dengan pengusaha tambang. Kata dia bahkan, peningkatan mutu jalan yang amat vital bagi warga di empat desa pun belum terealisasi. Sudah setahun lebih jalanan yang rusak itu menurutnya amat menyusahkan warga.

Wardi melanjutkan, saking banyaknya kendaraan yang melintas di jalan yang sempit dan rusak itu, kecelakaan pun tak terelakan. Berpuluh insiden terjadi sepanjang tahun.

Baca juga:

Dia menambahkan, pada 4 Januari 2018 kemarin, ketua dan sejumlah anggota DPRD Cilacap berkunjung ke lokasi. Dengan difasilitasi DPRD pula, warga dan pengusaha bermusyawarah. Namun, kembali tak ditemukan titik temu. Anggota DPRD menurut Wardi, sempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang. Kata dia, DPRD menemukan sebagian besar penambangan batu border tak dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). DPRD pun menurutnya menjanjikan tindak lanjut atas temuan tersebut dengan memanggil seluruh penambang dan dinas terkait.

Selain mengakibatkan jalan rusak, Wardi cerita, Sungai Keleng juga mengalami pendangkalan dan dipenuhi lumpur serta material sisa penambangan batu di Bukit Ciwuni. Padahal, keberadaan sungai yang mengalir ke empat desa tersebut begitu penting bagi warga.

Warga menuntut agar aktivitas penambangan dihentikan hingga seluruh pengusaha melengkapi dokumen dan memenuhi tuntutan warga. Mereka menganggap selama ini penambang mengabaikan dampak-dampak yang dirasakan warga.



Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Seberapa besar ketertarikan generasi milenial terhadap koperasi di Indonesia saat ini?