Ditemui Presiden, Nelayan Rembang Nekat Tetap Demo ke Jakarta

"Kami tetap berangkat demo ke Jakarta, biar dapat kepastian. Kabarnya jawaban dari pemerintah akan disampaikan saat demo besok,“

Selasa, 16 Jan 2018 11:04 WIB

Aksi nelayan Rembang, Jateng menolak larangan cantrang. (Foto: KBR/Musyafa)

KBR, Jakarta-   Bupati Rembang, Jawa Tengah Abdul Hafidz bersama perwakilan nelayan cantrang dan anggota DPRD bertemu dengan Presiden, Joko Widodo mengadukan masalah cantrang. Pertemuan yang berlangsung di sebuah rumah makan di Tegal, Senin sore itu, juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan sejumlah Bupati di Jawa Tengah yang daerahnya masih menggunakan jaring cantrang.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Rembang, Joko Supriyadi menjelaskan dalam pertemuan selama 1 jam lebih tersebut, Presiden menegaskan nelayan cantrang boleh melaut, sambil menunggu pelaksanaan uji petik bersama, untuk membuktikan jaring cantrang merusak lingkungan atau tidak. Presiden bahkan telah memerintahkan Kapolri, agar nelayan cantrang yang melaut jangan ditangkap. Informasi ini telah disebarkan kepada Kapolda di seluruh Indonesia.

“Saat demo bulan Juli tahun 2017 lalu, pemerintah sempat berjanji akan menggelar uji petik bersama. Namun sampai sekarang kenyataannya belum dijalankan. Lha janjinya pak Presiden akan ada uji petik. Kita juga sempat bertemu dengan pak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Chondro Kirono,“ jelasnya.

Seorang pemilik kapal cantrang yang juga Kepala Desa Pasar Banggi, Rembang, Rasno menjelaskan meski Presiden sudah memberikan sinyal positif, namun menurutnya belum ada kepastian. Maka para nelayan cantrang tetap akan menggelar aksi demo di Istana Negara Jakarta pada hari Rabu, 17 Januari 2018. Tuntutan utamanya, pemerintah harus melegalkan jaring cantrang secara nasional atau minimal memberikan toleransi perpanjangan waktu ganti alat tangkap. Massa nelayan cantrang dari Rembang, dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Selasa siang (16/01/2018).

“Di desa kami, ada 18 kapal cantrang. Informasi dari pak Presiden belum pasti. Kalau diperpanjang, sampai kapan diperpanjang. Belum jelas pula dilarang atau tidak. Maka kami tetap berangkat demo ke Jakarta, biar dapat kepastian. Kabarnya jawaban dari pemerintah akan disampaikan saat demo besok,“ kata Rasno.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan 16 nelayan Jawa Tengah membahas tentang polemik penggunaan cantrang, Senin (15/1). Agenda ini dilakukan saat kunjungan kerja Jokowi ke Tegal, Jawa Tengah.  Jokowi mengklaim telah mendapatkan solusi, tetapi akan dibahas lebih rinci pada Rabu (17/1) besok di Istana Presiden Jakarta. Ia akan mengundang perwakilan nelayan, para bupati dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Kita akan carikan solusi, agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik, tetapi juga dari sisi penggunaaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan, itu juga bisa dilihat. Intinya tadi kita sudah ketemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti akan lebih didetailkan lagi di Jakarta. Nanti disampaikan di hari Rabu," kata Jokowi dalam rilis dari Biro Pers Istana, Selasa (16/1/2018).

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.