Budayawan Ahmad Tohari: Politik Uang Sebabkan Pemilih Tak Bisa Atur Calon Pilihannya

Masyarakat sebagian besar menerima saja politik transaksional dan cenderung pragmatis. Karena itu praktik money politics (politik uang) terus terjadi.

Kamis, 25 Jan 2018 15:34 WIB

Budayawan Banyumas, Ahmad Tohari. (Foto: Muh Ridlo Susanto)

KBR, Banyumas – Budayawan asal Banyumas, Jawa Tengah, Ahmad Tohari mengingatkan masyarakat Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 nanti untuk menjauhi praktik politik uang.

Ahmad Tohari menyebut selama beberapa tahun ini banyak politikus yang menggunakan politik transaksional atau untuk mencari kekuasaan, seperti di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Celakanya, kata Tohari, masyarakat sebagian besar menerima saja politik transaksional dan cenderung pragmatis. Karena itu praktik money politics (politik uang) terus terjadi. Baik politikus maupun masyarakat seperti menerapkan model hubungan beli putus dalam urusan politik uang. 

Karena itulah, Ahmad Tohari menilai pelaksanaan pilkada di Indonesia belum berkualitas. 

"Kita masih merasakan bahwa pemilu sekarang masih berbau transaksional. Masih berbau pragmatisme. Kita sedikit demi sedikit harus menghilangkan praktik seperti itu. Jangan sampai punya pemikiran 'saya memilih dia karena dia telah memberi apa-apa kepada saya'. Itu sangat tidak bagus dan sangat-sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia,” kata Ahmad Tohari di Banyumas, Kamis (25/1/2018).

Baca juga:

Penulis yang terkenal dengan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk itu menyebutkan model politik transaksional sangat merugikan dari berbagai aspek. 

Di satu sisi politik uang berdampak pada perilaku koruptif dari politisi atau orang yang terpilih menjadi penguasa. Sedangkan, di sisi lain pemilih yang menerima sesuatu transaksi cenderung tidak memiliki posisi tawar untuk mengatur calon yang telah dipilihnya.

Bagi Ahmad Tohari, pemilu merupakan prosedur sistem demokrasi untuk memberikan mandat masyarakat kepada partai atau seorang calon pemimpin. Lantaran mandat itu, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Sedangkan, partai politik, pemimpin maupun anggota parlemen terpilih hanyalah pelaksana mandat. 

Terkait Pilkada 2018, khususnya pemilihan gubernur Jawa Tengah maupun pemilihan bupati Banyumas yang akan serentak digelar 24 Juni 2018, Ahmad Tohari meminta agar para pasangan calon, tim sukses maupun partai politik pendukung menciptakan pilkada berkualitas. 

Caranya, dengan tidak mempraktikkan politik transaksional atau politik uang serta tidak menggunakan kampanye hitam atau kampanye bernuansa SARA dan ujaran kebencian. 

Tohari meminta para calon dan tim kampanye lebih menonjolkan kualitas calon masing-masing, agar masyarakat dapat memilih calon sesuai kriteria yang diinginkan.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.