Kerahkan Ribuan Personel, Kapolda Papua: Tak Ada Daerah Aman di Pilkada Papua

Kepolisian Daerah Papua membutuhkan tambahan pasukan TNI hingga 800-an personil, untuk disebar di 10 kabupaten dan satu kota, dalam Pilkada serentak 2017.

Selasa, 31 Jan 2017 19:24 WIB

KPU Pusat mulai mengirim logistik Pilkada serentak 2017 lebih awal untuk wilayah Papua. (Foto: ANTARA)


KBR, Jayapura – Kepolisian Daerah Papua membutuhkan tambahan pasukan TNI hingga 800-an personil, untuk disebar di 10 kabupaten dan satu kota, dalam Pilkada serentak 2017.

Permintaan pasukan TNI ini telah disanggupi oleh Kodam XVII/Cenderawasih.

Kapolda Papua Paulus Waterpauw mengatakan pasukan tambahan untuk pengamanan Pilkada 2017 di Papua juga datang dari Mabes Polri yang akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun penanggung jawab keamanan berada di masing-masing Polres.

"Total kurang lebih empat ribu lebih personel yang kita siapkan dalam rangka Pilkada di 10 kabupaten dan satu kota. Hampir semuanya sama, karena tidak ada yang aman di 10 kabupaten dan 1 kota. Hanya rawan 1 dan rawan 2," kata Paulus di Jayapura, Selasa (31/1/2017).

Baca juga:


Polda Papua membagi 11 kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada itu dengan sebutan daerah rawan 1 dan daerah raawan 2. Daerah rawan 1 adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Intan Jaya dan Mappi.

Sedangkan daerah rawan 2 adalah Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, kepulauan Yapen, Tolikara, Dogiyai, Nduga dan Lanny Jaya.

Kapolda Paulus Waterpauw mengatakan pembagian daerah rawan itu mempertimbangkan tingkat gangguan keamanan, dinamika masyarakat yang tinggi, pembauran masyarakat besar, hingga adanya kelompok bersenjata yang diduga akan menggagalkan pilkada.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Pendalaman Pemeriksaan Setnov, KPK Hadirkan Ahli Dan Anak Pejabat

  • Rakyat Thailand Peringati Ulang Tahun Raja Maha Vajiralongkorn
  • Rakyat Pakistan Menunggu Nasib Hukum Perdana Menteri Nawaz Sharif
  • Persija Jakarta Terus Buru Pemain Baru

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.