Jalan Lingkar Tak Jelas, Pemkab Rembang Tagih Janji Pemerintah Pusat

Sejak 4 tahun lalu, tahap pembangunan jalan lingkar masih berkutat pada uji kelayakan.

Minggu, 08 Jan 2017 14:30 WIB

Jalur Pantura Rembang, Jawa Tengah. Foto: Musyafa

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Rembang– Pemerintah pusat dianggap tidak konsisten terhadap usulan pembangunan jalan lingkar di wilayah kota Rembang, Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, Hari Susanto menuturkan, sejak 4 tahun lalu, tahap pembangunan masih berkutat pada uji kelayakan. Selain itu, pemerintah pusat berjanji akan menanggung semua biaya pembangunan jalur lingkar. Namun,  belakangan daerah harus memberikan dana pendampingan.

“Sebenarnya yang kami inginkan perencanaan yang jelas. Setelah uji kelayakan apa. 5 tahun ke depan baru akan dan akan. Kalau tahapan jelas, pemerintah daerah sikapnya pasti mendukung. Selain itu ada kesan tidak konsisten. Dari Balai Besar pernah menyampaikan semua biaya dalam rangka pembangunan jalan lingkar, semua dari APBN. Tapi belakangan saat kami konsultasi ke Balai Besar, daerah harus menyiapkan dana sharing, " ungkapnya, Sabtu (07/01).

Hari Susanto membeberkan Rembang menjadi satu – satunya daerah di jalur Pantura Jawa Tengah yang belum memiliki jalur lingkar. Akibatnya tiap pagi arus lalu lintas di jalur Pantura dalam kota  semrawut. Beberapa waktu lalu, pihak kepolisian mengusulkan truk tronton dan truk trailer yang lewat antara pukul 06.30 – 08.00 WIB pagi, dilarang melintasi jalur Pantura Rembang. Pemkab belum bisa menyetujui, karena kalau diberlakukan, akan menimbulkan dampak besar. Mengingat jalur Pantura merupakan akses nasional dan menjadi urat nadi perekonomian.

Semula jalur lingkar Rembang akan dibangun antara Lasem–Rembang  sampai dengan Kecamatan  Kaliori. Panjangnya 25,67 kilo meter, dengan lebar 20 meter. Kendala paling pokok adalah pembebasan lahan, karena membutuhkan anggaran besar. Pemkab rencananya akan kembali menagih janji pemerintah pusat.


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.