Banyak Aset Daerah di Balikpapan Justru Membebani APBD

Aset-aset itu justru membebani keuangan daereh karena biaya pemeliharan yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tidak seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan.

Jumat, 13 Jan 2017 21:35 WIB

Pembangunan gedung stadion Balikpapan Kaltim. (Foto: ulp.kaltimprov.go.id)

KBR, Balikpapan – Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan Abdul Yazid mengungkapkan banyak aset di daerah tersebut kini mubazir dan justru membebani keuangan daerah.

Abdul Yazid mengatakan salah satu jenis aset yang mubazir adalah gedung-gedung pertemuan yang ada di kelurahan, kecamatan dan milik instansi.

Ia mengatakan aset-aset itu tidak dikelola secara professional. Akibatnya, aset-aset itu justru membebani keuangan daereh karena biaya pemeliharan yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah tidak seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pemanfaatan aset itu.

Yazid mengatakan seharusnya gedung-gedung tersebut dikelola secara professional misalnya diserahkan ke pihak swasta sehingga lebih jelas PAD yang dihasilkan dan tidak lagi dikelola oleh Pemerintah kota. Karena seluruhnya masih dikelola Pemerintah setempat.

"Bangunan yang hanya akhirnya membebani APBD ya kita cari jalan lain, secara professional, yang pengelolaannya itu bisa menghasilkan dan biaya untuk pemeliharaan. Selama ini pemeliharaan gedung-gedung aset daerah ini masih membebani PABD. Itulah yang harus diangkat secara professional," kata Abdul Yazid, Jumat (13/1/2017).

Yazid mengusulkan agar stadion Balikpapan, Balikpapan Islamic Center (BIC), Gedung Kesenian, Sport Center maupun gedung parkir agar dikelola pihak swasta. Gedung-gedung yang baru rampung tahun 2016 dan 2017 itu dibangun dengan menelan anggaran hampir Rp 3 triliun.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.