Yerusalem Ibu Kota Israel, Jokowi Kecam Keras Trump

"Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina"

Kamis, 07 Des 2017 13:14 WIB

Warga Palestina menonton televisi menyiarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpidato dimana ia diharapkan mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, di Kota Tua Yerusalem, Rabu (6/12). (Foto: Antara)

KBR, Bogor- Presiden Joko Widodo mengecam keras langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ia meminta Trump mempertimbangkan kembali putusan itu.

Kata Jokowi, Trump melanggar berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan akan mengganggu stabilitas keamanan dunia.

"Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah UUD 1945," kata Jokowi saat memberikan pernyataan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12/2017).




Jokowi telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyampaikan sikap Indonesia kepada Duta Besar Amerika Serikat. Ia belum tahu apakah sikap ini akan mengganggu hubungan Indonesia dengan AS.

Selanjutnya, Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera bersidang menyikapi hal ini.

Indonesia telah berkomunikasi dengan anggota-anggota OKI untuk menentukan waktu dan tempat sidang. Sidang diperkirakan akan digelar pada 13 Desember mendatang di Istanbul, Turki. Jokowi memastikan akan hadir pada sidang tersebut.

"Saya akan datang langsung datang ke sidang OKI tersebut," ujar Jokowi.

Pengalihan Isu

Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, mengecam pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia menilai, pernyataan sikap Trump merupakan pengalihan isu domestik di Amerika Serikat.

Fadli mengatakan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertentangan dengan semangat perdamaian dunia, termasuk penyelesaian konflik di Timur Tengah. Menurutnya, pernyataan Trump ini justru akan menimbulkan masalah baru.

"Kita harus mengecam Donald Trump itu, karena pernyataan tersebut seperti pernyataan out of the blue, tiba-tiba muncul dari langit. Jadi pernyataan ini menurut saya sebagai politisi ini sebagai upaya mengalihkan isu dalam negeri karena Donald Trump semakin hari semakin sulit posisinya dengan berbagai kasus yang dihadapinya," kata Fadli di Komplek Parlemen RI, Kamis (07/12/17).

Fadli mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Beberapa Negara termasuk Indonesia bahkan berencana membangun Kedutaan Besar di wilayah Palestina.

"Saya memantau juga pernyataan dari Sekjen PBB dari Uni Eropa juga menentang ini," kata Dia.

Trump menyampaikan pernyataan resmi di Washington DC pada Kamis dini hari atau Rabu siang waktu setempat. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanye Trump kepada para pemilihnya. Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Pemerintah Godok Opsi Format Pencantuman Agama Kepercayaan Di KTP

  • PLN Siap Jalani Putusan MK Soal Aturan Nikah Teman Sekantor
  • Polisi Banyuwangi Perketat Keamanan Objek Vital
  • Statistik Opta: Rooney Masih Garang Cetak Peluang Menjadi Gol

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi