BERITA

Wabah Difteri, Kemenkes Sebar Vaksin Ke 17 Provinsi

"Pekan depan imunisasi digelar di 3 provinsi"

KBR, Jakarta- Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh mengatakan alasan memprioritaskan 3 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat karena ketiga provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki risiko penyebaran difteri yang tinggi.

"Yang pertama adalah provinsi ibu kota negara ya, dengan kepadatan penduduk yang padat penduduk yang   ditunjang oleh Jawa Barat dan Banten ya, itu aja alasannya, dan yang kedua bebannya juga tinggi. Yang lain sabarlah, Januari akan dilaksanakan yang lain ( Januari?) Iya kita dahulukan yang ini dulu. (Kalau untuk   Jawa Timur?)   Jawa Timur sudah kita mulai sejak Januari ya," ujar Subuh, saat dihubungi KBR, Kamis (07/12/2017).

Ia mengatakan penyebaran wabah tersebut bukan kejadian mendadak yang terjadi dalam kurun waktu 1-2 bulan di Jawa Timur. Kata dia,   pada tahun 2011 Jawa Timur mengalami penyebaran wabah difteri lebih tinggi dari tahun ini.

"Itu sudah kita mulai sejak Januari, bahkan sudah beberapa kabupaten yang selesai. Jadi tolong jangan dilihat bahwa ini kejadian sebulan dua bulan, ini adalah jumlah sejak Januari hingga November. Bahkan Jawa Timur tahun 2011 lebih besar dari ini, juga difteri ini ada yang infeksius (menular) ada yang tidak, tapi kita harus tetap hati-hati," ujarnya.

Menanggapi itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Dinkes Jatim Ansarul Fahruda menjelaskan  kematian akibat kasus kejadian luar biasa (klb) difteri yang terparah terjadi di wilayah Jawa Timur. Penyebabnya karena warga kurang menyadari pentingnya imunisasi sejak dini.

"Kalau mau penjelasan, (pertama) karena masyarakat masih banyak yang menolak imunisasi. Kedua memang karena (ada) kelompok-kelompok yang provokatif," terang Ansarul ketika dikonfirmasi KBR melalui  ambungan telepon, Kamis (7/12/17).

dia heran mengapa baru sekarang muncul ramai di media.

"Ramainya di DKI (kasus kematian akibat difteri di Jakarta). Padahal kita sudah lama," kata Ansarul.

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kohar Hari Santoso, selain Pasuruan juga Sampang (Madura) merupakan wilayah rawan terkena virus difteri. Korban kasus difteri di Jatim sejak Januari sampai 4 Desember 2017 sebanyak 318 kasus  dengan  korban meninggal terdapat 12 anak.

Kohar mengaku sudah intens melakukan koordinasi bersama Kemenkes tangani persoalan tersebut.

Sementara itu, Menurut Ketua Ikatan Dokter anak Indonesia, Aman Pulung mengatakan, pemberian vaksin darurat atau Outbreak Response Immunization yang tidak dilakukan secara serempak tidak dapat maksimal menghentikan penyebaran wabah difteri. Dia mengatakan seharusnya pemerintah khususnya presiden sudah merespon dan menyatakan KLB Nasional. masalah ini, menurut Aman   tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan dari masing-masing daerah.

Anggaran

Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Irma Chaniago mengatakan penanganan wabah difteri tak terganjal dana. Alasannya,   anggaran kesehatan tahun ini mencapai Rp 140 triliun.

Irma mengatakan, dengan duit itu, pemerintah seharusnya memiliki alokasi cukup untuk situasi  KLB. Irma  mempertanyakan rencana Kementerian Kesehatan yang melakukan  ORI  hanya di tiga provinsi, pekan depan.

"Dasarnya saya juga tidak mengerti apa, kok cuma tiga wilayah. Kalau bicara anggaran, anggarannya cukup. Memang vaksin itu diserahkan ke daerah, karena otonomi daerah. Kemudian, biaya operasional ke masyarakat, diserahkan ke pemerintah daerah. Seringkali, pemerintah daerah tidak aware dengan pemerintah pusat. Kalau sekadar bilang, saya sudah kirim vaksinnya, ya tidak bisa juga begitu. Artinya tidak ada koordinasi," kata Irma kepada KBR, Kamis (07/10/2017).

Irma mengatakan, rencana ORI hanya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, tidak adil bagi anak-anak di 17 provinsi lain yang juga terjangkit. Padahal,  penyakit   difteri telah  membuat 32 anak tewas.

• wabah difteri
• KLB Difteri