Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komisi I Setuju Marsekal Hadi Panglima TNI

"Komisi I menekankan pentingnya merawat dan menjaga keutuhan NKRI,"

Rabu, 06 Des 2017 21:01 WIB

Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Gatot Nurmantyo. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, keputusan itu diambil melalui uji kelayakan dan kepatutan  yang digelar lebih dari enam jam.

"Setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan serta pandangan seluruh fraksi-fraksi dan anggota Komisi I DPR RI, maka rapat Komisi I hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 memberikan persetujuan kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI," kata Haris di Ruang Rapat Komisi I DPR, Rabu (06/12/17).

Haris mengatakan, Hadi yang menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) memiliki rekam jejak yang mumpuni dan memiliki kecakapan untuk menjadi Panglima TNI. Beberapa hal yang disoroti selama proses uji kepatutan terhadap Hadi di antaranya kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan visi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).




"Komisi I menekankan pentingnya merawat dan menjaga keutuhan NKRI," ujar Haris.

Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Haris mengatakan, Komisi I memberikan apresiasi atas dedikasi Gatot dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia berharap capaian positif  Gatot dapat dilanjutkan Hadi dalam memimpin lembaga TNI.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto mengungkapkan rasa bersyukur karena proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap dirinya sebagai Panglima TNI berjalan lancar. Namun Hadi enggan bicara mengenai program prioritasnya setelah menjadi Panglima TNI. Ia mengatakan, hal itu akan disampaikan setelah dilantik Presiden Joko Widodo.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.