Tolak Angkutan Daring, Ribuan Angkot di Medan Mogok

Mereka melanggar Permenhub No 108 Tahun 2017. Jadi semua dilanggar, kuota di Sumut kan sudah ditentukan

Rabu, 13 Des 2017 14:11 WIB

Ilustrasi: Aksi tolak transportasi online di Jateng. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Medan- Sekitar sepuluh ribu mobil angkutan kota (Angkot) yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan melakukan aksi mogok tidak beroperasi.Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan, dikandangkannya ribuan angkot sebagai bentuk protes atas keberadaan taksi online.

Kata dia,   penyedia jasa angkutan berbasis online   tidak mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Ini adalah bentuk keresahan kami atas keberadaan taksi online ilegal dan akibat pihak aplikasi tidak mentaati Permenhub. Mereka melanggar Permenhub No 108 Tahun 2017. Jadi semua dilanggar, kuota di Sumut kan sudah ditentukan tapi kenyataannya melebihi. Sampai sekarang mereka terus melanggar peraturan," kata Mont Gomery kepada KBR, Rabu (13/12).

Dia mendesak  pemerintah khususnya di Sumatera Utara  menegakkan Permenhub No 108 Tahun 2017, karena aplikasi berbasis online terus melanggar peraturan tersebut.  Organda akan beroperasi kembali jika pemerintah menuruti tuntutan.

"Kami sudah beritahu ke pemerintah untuk tegakkan Permenhub No 108 Tahun 2017. Itu yang kami tuntut. Ini tergantung pihak Pemprov. Kalau mereka memberikan solusinya hari ini juga bisa operasikan kembali angkot-angkot itu," jelas Mont Gomery.

Dia mengecam ketidaktegasan pemerintah terhadap taksi online yang berkeliaran bebas dengan tanpa izin operasional, tanpa KIR dan kartu penga­wasan (KPS).

Organda juga sangat menyanyangkan sikap pihak aplikasi angkutan berbasis online yang terus melakukan rekrutmen secara bebas.

"Sudah jelas di Permenhub No 108 Tahun 2017 pihak aplikasi bukan sebagai operator angkutan umum. Kita berharap pemerintah juga harus tegas terhadap pihak aplikasi," tandasnya.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.