Rabu Besok, Seleksi Calon Panglima TNI Digelar Terbuka dan Tertutup

Hasanuddin mengatakan selama ini Komisi I DPR tak pernah menolak calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden. Selama persyaratannya sudah terpenuhi biasanya itu merupakan pilihan terbaik.

Selasa, 05 Des 2017 15:29 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) ketika menghadiri acara di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan menjadwalkan akan menguji calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto pada Rabu, 6 Desember 2017, pagi. 

Agenda itu disepakati dalam rapat internal Komisi I DPR, pada Selasa (5/12/2017). Rapat tersebut digelar usai Sidang Paripurna DPR.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Hadi Tjahjanto akan digelar secara terbuka, pada saat calon memaparkan visi dan misi. Namun saat kegiatan pendalaman dari anggota Komisi I, pengujian terhadap Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu akan digelar tertutup karena ada hal-hal yang sifatnya rahasia.

"Selama 45 menit pertama kami akan melakukan pemeriksaan administrasi. Sudah ada item-itemnya apa saja yang akan ditanyakan. Setelah itu, mulai 10.45 WIB kami akan melaksanakan fit and proper test. Setelah itu kami akan rapat tertutup untuk memutuskan menolak atau menyetujui," kata Hasanuddin di Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2017).

Hasanuddin mengatakan banyak hal yang akan didalami saat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi. Diantaranya rencana strategis pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), bagaimana mencapai Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essentials Force/MEF) sesuai target dan meningkatkan disiplin prajurit TNI.

"Kegiatan-kegiatan lain boleh ditanyakan bebas setiap anggota kepada calon panglima TNI," kata Hasanuddin.

Hasanuddin mengatakan selama ini Komisi I DPR tak pernah menolak calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden. Ia mengatakan, selama persyaratannya sudah terpenuhi biasanya itu merupakan pilihan terbaik.

Baca juga:

Pilihan Presiden

Presiden Joko Widodo memilih KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI, mengalahkan dua kandidat lain yang sama-sama berbintang empat---Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono serta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi.

Apa alasan Presiden Joko Widodo memilih Hadi untuk menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018 mendatang?

Menurut Jokowi, Hadi merupakan sosok pemimpin yang kuat dan mumpuni. Jokowi yakin di bawah kepemimpinan Hadi TNI akan lebih profesional. 

"Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya. Yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Jokowi sebagaimana rilis dari Biro Pers Istana, Senin (4/12/2017).

Nama itu kemudian dikirim secara resmi oleh Presiden Joko Widodo ke DPR untuk dimintakan persetujuan, sesuai dengan konstitusi. Surat usulan calon Panglima TNI diantar langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR dan diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai tepat keputusan Presiden Jokowi memilih Hadi Tjahjanto. Sidarto tidak mempersoalkan usia Hadi yang relatif masih muda, yaitu 54 tahun. 

"Bagi saya ini pilihan tepat. Saya tidak melihat secara usia, karena Kapolri juga usia muda. Tapi ini melihat 'reason' di kalangan TNI dan Kepolisian adalah saat yang tepat," jelas Sidarto di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto juga tidak mempermasalahkan penunjukan calon Panglima TNI yang dilakukan secara bergiliran.

"Panglima TNI dulu selalu bergilir. AU (Angkatan Udara) kelewatan dulu, baru ini. Ini saya kira tepat karena berhubungan dengan pembangunan poros maritim, di mana wilayah ZEE harus bisa diamankan oleh kekuatan negara kita," tambah Sidarto. 

Dia membandingkan kekuatan alutsista Indonesia kalah jauh dibanding dengan Singapura.

Terkait kekompakan di dalam internal TNI untuk menerima Panglima dari AU, Sidarto menganggap tidak akan terjadi masalah apapun.

"ABRI selama ini juga dipimpin yang beda-beda. Zaman Marsekal Joko Priyanto, saya kira juga tidak masalah ganti-ganti," kata Sidarto.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.