Plt Ketua Umum Golkar Pastikan Tak Ada Munaslub sampai Putusan Praperadilan

"Sampai hari ini, DPP Partai Golkar tetap konsisen pada keputusan pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 21 November," kata Idrus Marham di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Jumat, 01 Des 2017 19:41 WIB

Sekjen DPP Partai Golkar merangkap Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dalam pertemuan di DPP Golkar Jakarta, Sabtu (25/11/2017). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tidak mempersoalkan adanya pertemuan antara perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi dengan Presiden Joko Widodo. 

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pertemuan itu tidak bakalan mempengaruhi putusan rapat pleno DPP pada November lalu. Idrus mengatakan nasib Setya Novanto sebagai ketua umum partai maupun ketua DPR harus tetap menunggu rampungnya proses sidang praperadilan.

Idrus bahkan mengatakan, beberapa ketua DPD lebih dulu menemuinya untuk meminta izin sebelum menemui Presiden Joko Widodo. 

Jika sejumlah pengurus DPD meminta restu Presiden Jokowi untuk mengusung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum partai menggantikan Setya Novanto, menurut Idrus Marham, itu pun tidak akan mempengaruhi putusan rapat pleno DPP.

"Sampai hari ini, DPP Partai Golkar tetap konsisen pada keputusan pleno DPP Partai Golkar pada tanggal 21 November," kata Idrus Marham di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Idrus menganggap santai rombongan DPD Golkar yang menemui Presiden Joko Widodo. 

"Enggak ada masalah. Berapapun jumlahnya. Kalau kita hitung-hitung, ketua di situ yang hadir 14 sampai 15 orang. Semua saya tahu. Semua yang ketemu Pak Jokowi, sebagian sampaikan ke saya. Semua yang bertemu Pak JK, sebagian besar juga memberitahu saya dulu sebagai pelaksana ketua umum," tambah Idrus.

Idrus Marham yakin kebijakan DPP tak akan berubah meski DPD mulai menyuarakan dukungan untuk Airlangga sebagai pengganti Novanto. Idrus juga mengklaim semua DPD sudah memahami keputusan DPP bahwa semua keputusan harus menunggu praperadilan Novanto, yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi KTP elektronik.

Apalagi, kata Idrus, kedatangan pengurus DPD Golkar ke Istana juga tak menjamin Jokowi mendukung Airlangga menjadi pengganti Novanto. Menurut Idrus, pertemuan DPD dengan Jokowi itu hanya karena jabatan Airlangga sebagai menteri perindustrian dalam Kabinet Kerja.

Baca juga:



Ketua Umum MKGR Roem Kono memberikan dukungan bagi Airlangga Hartarto untuk maju dalam pemilihan ketua umum Golkar menggantikan Setnov, dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (30/11/2017). MKGR merupakan salah satu ormas pendiri Partai Golkar. (Foto: ANTARA/Reno Esnir) 

Munaslub sebelum 15 Desember?

Dorongan agar Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencari pengganti Setya Novanto sebagai ketua umum partai, sebelumnya disuarakan sejumlah kader partai. 

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai mengklaim partai akan menggelar Munaslub sebelum 15 Desember mendatang. Yorrys meyakini Munaslub segera digelar dengan pertimbangan saat ini sudah mendekati hajatan Natal akhir tahun, dan juga makin sempitnya waktu pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah pada awal tahun depan.

"Kami semua sudah sepakat, Munaslub tidak boleh lebih dari tanggal 15 Desember, karena melihat agenda-agenda politik dan agenda-agenda nasional. Terutama di Indonesia Timur yang mayoritas Kristiani. Apalagi pas 10 Januari 2018 nanti proses penetapan Pilkada di KPU membutuhkan ketua umum baru," kata Yorrys di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Yorrys sebelumnya menjabat Koordinator Politik di DPP Partai Golkar. Namun ia dicopot dari DPP karena mendorong penggantian Ketua Umum Setya Novanto. 

Saat ini ada sejumlah nama kader yang akan maju sebagai calon pengganti Setya Novanto untuk berebut kursi ketua umum. Di antaranya Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menteri Perindustrian, Idrus Marham yang kini menjabat Pelaksana tugas Ketua Umum serta anggota DPR Azis Syamsuddin.

"Ada Idrus yang mau, Aziz juga mau," kata Yorrys.

Sebelumnya, salah seorang Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Yogyakarta Gandung Pardiman mengklaim sebanyak 26 DPD Golkar se-Indonesia atau lebih dari dua pertiga jumlah DPD mendukung Munaslub Partai Golkar untuk memilih ketua umum baru.

Di lain pihak, pengamat politik Ray Rangkuti menilai upaya Munaslub Partai Golkar memang patut disegerakan. Hal itu sudah jadi permintaan masyarakat umum pendukung Golkar. 

"Hampir semua orang sekarang menginginkan Munaslub, padahal kalau sudah disetujui dua pertiga anggota DPD sudah selesai," kata Ray. 

Hanya saja, Ray menyoroti penyelesaian politik menyangkut keberadaan Setya Novanto di DPR yang mandeg. Ray menilai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bersikap lembek dalam memproses laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Setya Novanto.

"Justrus MKD-nya yang lambat. Golkarnya jauh lebih progresif," kata Ray. 

Dia menilai gerakan MKD lambat karena masih berlindung di balik asumsi seperti 'belum ada putusan hukum'. Padahal masalah Setya Novanto, kata Ray, bukan masalah pelanggaran hukum, melainkan soal dugaan pelanggaran kode etik.

"Jangan sampai MKD terlambat dua kali, pertama terlambat persidangan. Kedua, Golkar sudah menetapkan Munaslub misalnya," kata Ray. 

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.