KSP: Jokowi Bakal Terbitkan Inpres soal Papua

Selain masalah pembangunan, masalah penuntasan HAM juga dibahas dalam Inpres itu

Kamis, 14 Des 2017 22:24 WIB

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) akhir tahun ini tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Anggota Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan di dalam inpres itu juga diatur soal penuntasan pelanggaran HAM di Papua.

"Presiden dalam rapat terbatas maupun rakor tentang Papua, itu menunjukan kepeduliannya bukan hanya soal infrastruktur saja. Dan kalau kita bicara soal percepatan pembangunan di Papua seperti diinstruksikan dalam inpres terbaru ini, saya rasa untuk penyelesaian pelanggaran HAM, Presiden Jokowi juga komit," jelasnya saat pembahasan hasil survei soal Papua, Kamis (14/12/ 2017).

Dia menambahkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memegang kendali dalam penuntasan kasus-kasus di bumi Cenderawasih itu. "Dan itu juga diinstruksikan kepada Wiranto selaku polhukan, karena itu sesuai tupoksi Wiranto," tambahnya.

Pramodhawardani pun menyampaikan bahwa KSP telah bertemu dengan Wiranto untuk membahas tentang progress masalah HAM di Papua, termasuk juga mengenai tim penyelesaian investigasi HAM di Papua yang telah dibentuk sejak Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat sebagai Menkopolhukam.

Dalam pertemuan itu, KSP pun juga meminta kepada Wiranto untuk terbuka kepada publik jika ditanya mengenai proses serta progres penyelesaian pelanggaran HAM di Papua.

Editor: Dimas Rizky
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.