Koalisi Muat 10 Argumen Perkuat Kasasi Sengketa Reklamasi

Marthin melanjutkan, hakim mengabaikan Undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang, mewajibkan adanya Perda zonasi serta tata ruang.

Rabu, 13 Des 2017 15:16 WIB

Ilustrasi: Aksi penyegelan salah satu pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh para nelayan. (Foto: KBR/Rio)

KBR, Jakarta - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyampaikan 10 argumen untuk memperkuat memori kasasi atas izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K di Teluk Jakarta, Selasa (12/12).

Meski tak menyebutkan detail, anggota koalisi Marthin Hadiwinata menekankan soal pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang semata menggunakan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai dasar hukum penerbitan izin reklamasi.

"Intinya melihat bahwa putusan pengadilan tinggi banding itu seolah-olah objek sengketa ini karena dia mendasarkan pada Keppres 52, dia tidak bisa digugat atau dibatalkan, karena perintah dari pemerintah pusat. Jadi logikanya sangat rancu secara hukum. Kita fokus untuk meng-counter pertimbangan hakim di pengadilan banding," kata Martin yang juga anggota Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia tersebut di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Padahal, menurut Marthin, majelis hakim seharusnya turut memperhatikan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Karena itu, argumen memori kali ini memuat pertimbangan hakim pengadilan tinggi yang dianggap keliru tersebut.

Marthin melanjutkan, hakim mengabaikan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang, mewajibkan adanya Perda zonasi serta tata ruang sebelum pelaksanaan proyek reklamasi. Sementara kedua Raperda tersebut kini masih dalam pembahasan DPRD dan Pemprov Jakarta.

Baca juga:

Selain itu menurutnya, hakim juga tak mempertimbangkan syarat rekomendasi izin lokasi dan pelaksanaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketentuan rekomendasi dari KKP ini berlaku bagi ketiga pulau buatan tersebut, lantaran luasannya yang melebihi 25 hektare. Adapun Pulau F seluas 190 hektare izin pelaksanaannya di bawah PT Jakarta Propertindo. Sementara Pulau I seluas 405 hektare oleh PT Jaladri Kartika, lantas Pulau K seluas 32 hektare di bawah PT Pembangunan Jaya Ancol.

Marthin berujar, masalah izin reklamasi untuk Pulau F, I, dan K muncul pada 2015 lalu. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi untuk ketiga pengembang.

Koalisi langsung melayangkan gugatan terhadap penerbitan izin tersebut pada Januari 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kala itu, hakim mengabulkan gugatan koalisi dan, memerintahkan pemerintah provinsi DKI Jakarta mencabut izin pelaksanaan reklamasi. Namun lantas Pemprov Jakarta dan pengembang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN). Upaya banding ini berbuah pembatalan putusan hakim di pengadilan tingkat pertama.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Polda Minta Novel Kooperatif

  • Novel Tunggu Masukan KPK Soal Pemeriksaan Ulang
  • Polda Jatim Tutup 400 Akun Anonim
  • Kalah, Arsenal Tetap Melaju Ke Babak 16 Besar Liga Europa

Garut adalah salah satu daerah sentra produksi jeruk di Jawa Barat. Jeruk Garut telah ditetapkan sebagai Jeruk Varietas Unggul Nasional dengan nama Jeruk Keprok Garut.