KLB Difteri di 11 Provinsi, Ini yang Dilakukan Kemenkes

"Jika ada satu kasus KLB, itu langsung diberikan imunisasi di sekitarnya, itu harus, jangan sampai ada yang menolak."

Selasa, 05 Des 2017 22:19 WIB

Seorang balita menangis saat imunisasi difteri di salah satu klinik kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Direktur Surveilans dan Karantina Kementerian Kesehatan Jane Soepardi mengatakan  kejadian luar biasa (KLB) difteri  terakhir muncul  pada tahun 1990. Kata dia, munculnya kembali  KLB difteri karena tidak melakukan imunisasi.

"Kita menduga bahwa adanya kasus (difteri) menunjukkan ada lobang, ada celah (proses imunisasi yang terlewati). Dan memang terbukti dari kasus yang dilaporkan, ditanyakan riwayat imunisasinya itu 66 persen itu nol, tidak ada yang diimunisasi," ungkap Jane ketika dihubungi KBR  Selasa (5/12/17). 

Jane mengatakan bila   ditemukan kasus di suatu desa, maka seketika dilakukan vaksinasi terhadap seluruh warga yang usianya mendekati si pasien.

"Yang tidak lengkap segera datang untuk melengkapi. Kemudian jika ada satu kasus KLB, itu langsung diberikan imunisasi di sekitarnya, itu harus, jangan sampai ada yang menolak. Juga harus ada yang memastikan semua orang meminum antibiotik sampai selesai, dengan begitu kita bisa hentikan penyebarannya."  

Jane menjelaskan, dulu imunisasi tidak dilakukan karena orang tuanya menolaki. Semestinya setelah  sepuluh tahun mesti mengulang imunisasi. Pasalnya  imunisasi difteri   tidak menjamin kekebalan seumur hidup, sehingga harus diulang. Kata dia, idealnya   imunisasi dilakukan sebanyak tiga kali. 

Sebelumnya pemerintah tengah memerangi wabah penyakit difteri dan sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyakit  yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae tersebut telah menyerang di 20 Provinsi. Sebanyak 11 di antaranya KLB. Sepanjang tahun ini terjadi 590  kasus dengan korban meninggal  sebanyak 38 orang.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.