Alasan KPK Tolak Sejumlah Penjenguk Setnov

KPK membantah menolak kunjungan Rohaniawan dan Tim Dokter Pribadi

Selasa, 05 Des 2017 20:22 WIB

Ketua DPR Setya Novanto. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menolak  sejumlah kader Partai Golkar maupun anggota DPR untuk menjenguk Ketua DPR Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan). Juru Bicara KPK, Priharsa Nugraha beralasan  demi kelancaran penanganan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun lebih.

Kata dia, sudah ada sejumlah nama kader Golkar maupun anggota DPR yang telah diajukan kuasa hukum Setnov yang ditolak oleh KPK, namun dia enggan menjelaskan siapa saja nama-nama tersebut.

"Untuk pihak-pihak yang ingin menjenguk prosedurnya adalah menyampaikan permohonan kepada penyidik dan nanti penyidik yang akan mempertimbangkan diperkenankan atau tidak. (Kalau Pejabat-pejabat?) Ada, tetapi sudah ditolak oleh penyidik. Kan ada pertimbangan penyidik soal siapa-siapa saja yang dapat menjenguk," ucapnya kepada wartawan dikantor KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (05/12).

Dia membantah tudingan tim kuasa hukum yang mengatakan KPK menolak kunjungan rohaniawan dan tim dokter pribadi untuk ketua umum Partai Golkar tersebut. Menurut keterangan tim kuasa hukum, kunjungan tim dokter pribadi itu untuk memastikan kondisi terakhir dan diperlukan atau tidak Setnov berobat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan Rumah Sakit Premier tempat kliennya dioperasi.

Kata Priharsa, KPK tidak mungkin menolak kunjungan Rohaniawan dan Tim Dokter Pribadi tersebut karena telah diatur oleh undang-undang. Kata dia,   hingga saat ini belum ada pengajuan izin dari pihak Setya Novanto itu soal kunjungan Rohaniawan dan Tim Dokter Pribadi tersebut.

"Pada prinsipnya begini UU kan diatur bahwa dokter dan rohaniawan dapat menjenguk tersangka yang ditahan. Yang perlu diklarifikasi saat ini belum pernah ada surat meminta jenguk dari rohaniawan maupun dokter," ucapnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.