Mahfud MD Minta Polisi Transparan Tangani Tuduhan Makar

"Kalau ada hal-hal lain untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah melanggar hukum itulah makar dan bisa ditindak."

Jumat, 02 Des 2016 15:14 WIB

Mahfud MD saat berada di Kepatihan usai rapat paripurna Parampara Praja, Yogyakarta (02/12). Foto: Eka Juniari/KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Yogyakarta- Pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta kepolisian transparan dalam menangani tuduhan makar. Penangkapan 10 tokoh yang diduga melakukan upaya makar harus diimbangi dengan bukti-bukti yang kuat.

Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut saat dijumpai wartawan di Kepatihan usai rapat paripurna Parampara Praja menambahkan, tuduhan makar adalah hal serius. Menurutnya, langkah-langkah menjatuhkan pemerintah secara tidak sah dan melanggar hukum adalah makar dan bisa ditindak, termasuk dalam bentuk preventif.

"Tuduhan makar itu serius. Nangkapnya juga harus serius. Tetapi kalau hanya dikaitkan politik saja tidak benar. Misalnya hanya dikaitkan dengan soal doa bersama lalu dianggap makar itu tidak benar. Kalau ada hal-hal lain untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah melanggar hukum itulah makar dan bisa ditindak. Meski dalam bentuk preventif sekalipun. Artinya blm melakukan apa-apa tapi gerakannya sdh nyata mengarah ke situ bisa dilakukan. Itu serius," kata Mahfud MD, Jumat (2/12/2016).

Jika benar terbukti melakukan makar, lanjut MD, polisi sebaiknya mengumumkan tindak lanjutnya secara transparan. "Kalau tidak ada bukti-bukti itu, ya sudah lepaskan saja," lanjutnya.

Sementara itu terkait upaya mempengaruhi MPR untuk menggelar sidang istimewa, tokoh Nahdatul Ulama (NU) ini menyatakan sekarang ini memaksa MPR memberhentikan presiden tidak bisa dilakukan. "Sekarang memaksa MPR memberhentikan presiden itu tidak bisa. Beda kalau dulu MPR dipaksa bersidang kayak zaman Harmoko itu bisa. Sekarang nggak bisa karena Undang Undang dasarnya berbeda. Sekarang harus lewat impeachment. Artinya proses pendakwaan dulu dari DPR, lalu pendakwaan itu diputus MK baru dibawa ke DPR lagi baru MPR," tambahnya.

Polisi Harus Tunjukkan Bukti ke Publik

Hal segendang sepenarian juga diungkap pengamat hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Menurutnya, kepolisian harus memaparkan kepada publik bukti-bukti yang valid, yang dipakai untuk menangkap delapan orang tersebut.

"Kalau memang polisi bisa membuktikan memang ada kegiatan yang mengarah kepada makar, sah-sah saja ditangkap. Tapi seandainya buktinya seperti yang tersebar di sosial media, misal kata-kata kasar, ajakan untuk berunjukrasa, tentunya bukan seperti itu. Yang disebut makar apabila telah ada upaya yang sistematis dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara yang inkonstitusional. Bukti itu harus dimiliki oleh kepolisian," katanya.

Ia juga meyakini, di tengah kondisi politik dalam negeri saat ini, polisi tak kan melakukan tindakan gegabah dengan menangkap orang tanpa ada bukti. "Ini akan menjadi bencana. Polisi akan dianggap menyalahgunakan kewenangannya apabila tidak mampu menyampaikan bukti yang obyektif," katanya lagi.

Sebelumnya, kepolisian menangkap delapan orang yang diduga akan melakukan makar. Diantara delapan nama itu, terdapat nama Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dani dan Kivlan Zein.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.